Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono belum berhasil melakukan reformasi birokrasi. Kinerja birokrasi belum efisien dan lebih banyak melayani sendiri ketimbang masyarakat.

Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Jhony Allen Marbun dinilai tidak jujur saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (5/8). Terdakwa anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal, pun menyatakan siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan keterangannya.

Korupsi APBD Rp 43,7 M

Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pindana Korupsi) menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Situbondo Ismunarso kemarin (5/8). Pejabat bertubuh gemuk itu dinyatakan terbukti menyelewengkan APBD Situbondo senilai Rp 43,7 miliar.

Anggap Pencemaran Nama Baik, KPK Siap Gugat

Pernyataan Antasari Azhar bahwa beberapa pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berkomplot dalam kasus korupsi Masaro tidak akan buru-buru ditindaklanjuti penyidik. Polisi masih ragu-ragu memanggil nama-nama dalam laporan tulisan tangan tersebut.

Kejagung Ungkap Berkas Tak Lengkap

Kejaksaan Agung ak­hir­nya menjelaskan kasus perpajakan Asian Agri Group (AAG) yang tak kunjung rampung. Menurut jaksa, unsur-unsur yang dipersangkakan sesuai pasal dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum terpenuhi.

Sulit mempercayai keseriusan dan komitmen institusi pengadilan untuk memberantas korupsi dinegeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, institusi pengadilan dalam hal ini Pengadilan Umum hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi yang saat ini didorong oleh pemerintah.

Pajak sempat meminta penjelasan apa kepentingan MaKI dalam praperadilan.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MaKI) mengajukan permohonan praperadilan atas Direktorat Jenderal Pajak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pengajuan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak perusahaan Asian Agri Group yang dimulai pada awal 2007 dan telah menetapkan 12 tersangka.

Departemen Pendidikan dinilai banyak menghabiskan anggaran untuk iklan.

Alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dipertanyakan. Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center, alokasi dana pendidikan 2010 bukan 20 persen seperti yang diminta undang-undang. "Terdapat kejanggalan pada alokasi anggaran melalui transfer ke daerah," kata peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kemarin.

Lewat Pengakuan Tulisan Tangan 14 Halaman

Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tidak ingin sendirian menghadapi kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Mantan jaksa itu berusaha ''mencokot'' para pimpinan lembaga superbodi tersebut. Bahkan, polisi mengatakan bahwa Antasari telah mengembangkan kasus pembunuhan itu dengan laporan korupsi di KPK.

Badan Kehormatan DPR diminta untuk menindak anggota DPR yang tidak disiplin dalam mengikuti rapat-rapat di DPR. Anggota DPR yang tidak disiplin dinilai telah mencederai citra lembaga DPR, dan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada anggota yang bersangkutan. Hal itu dikatakan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang kepada Jurnal Nasional, Senin (3/8).