Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara 11 tahun kepada Tengku Azmun Jafaar, mantan Bupati Pelalawan, Provinsi Riau. Mahkamah menyatakan Azmun terbukti secara bersama-sama bersalah dalam kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan hutan.
Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas meyakini Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial tidak dapat diselesaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009. Sebab, menurut dia, periode jabatan anggota DPR sudah akan selesai pada September mendatang. "Waktu sisa selama dua bulan tak cukup menyelesaikan pembahasan RUU tersebut," ujar Busyro setelah meresmikan gedung baru Komisi Yudisial di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta, kemarin.
DPRD Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, meminta kasus pinjaman pihak ketiga oleh pengusaha Sam Matutina Rp 3.540.058.855 lewat APBD Kabupaten Ende pada tahun 2005 dan 2008 diproses secara hukum. Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Ende 2009 di Gedung DPRD Ende, Senin (3/8).
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum mencakup penerimaan biaya akses. Audit dikelompokkan berdasarkan periode Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yakni Romli Atmasasmita, Zulkarnain Yunus, dan Syamsuddin Manan Sinaga.
Badan Pemeriksa Keuangan mulai mengaudit anggaran keuangan di Komisi Pemilihan Umum, termasuk anggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Rencananya, BPK akan mengaudit selama 40 hari kerja di KPU dan KPU daerah dari seluruh Indonesia.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman didakwa melakukan korupsi terkait dengan persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, seluas 600 hektar. Ia diduga memberikan uang kepada lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk memproses dan mempercepat rekomendasi persetujuan atas usulan pelepasan kawasan tersebut.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2009 yang menerima dana kampanye dari perusahaan asing tidak dapat dijerat hukum. Penyerahan laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilu yang terlambat membuat pengusutan kasus itu menjadi kedaluwarsa.
MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) Andi Mattalatta menegaskan jika pihaknya telah menindak sejumlah staf imigrasi yang telah menyelewengkan dana visa on arrival (VOA) di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Oknum nakal tersebut dikenakan sanksi administratif seperti yang diatur dalam PP No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
RUU Kesehatan tidak mengatur secara eksplisit alokasi lima persen APBN dan APBD.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang kini tengah dibahas oleh pemerintah bersama DPR dinilai rentan masalah dan tidak berpihak kepada rakyat. Pasalnya, dalam substansi draf perundangan yang mulai dirancang sejak tahun 2000 silam itu masih ditemukan pasal-pasal yang berpotensi mengamputasi hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk memonitor penyimpanan kas daerah di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Duet ini dilakukan sebagai usaha pencegahan atas penyelewengan dana APBD yang kerap kali menjadi modus kasus korupsi.
