Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi terduduk lesu di Pengadilan Tipikor Senin kemarin (10/8). Majelis hakim yang diketuai Teguh Haryanto menghukum kepala daerah bertubuh gemuk itu lima tahun penjara. Jimmy terbukti menyelewengkan Rp 70 miliar dana APBD.
Banyak pihak disinyalir berusaha meruntuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Caranya beragam: dari pemangkasan kewenangan Komisi melalui undang-undang hingga desakan agar KPK diaudit.
Serangan terhadap integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti. Kemarin Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo buka suara soal aliran dana suap dalam penanganan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang merugikan negara Rp 180 miliar.
PADA waktu diadakan fit and proper test (uji kelayakan) para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semua elemen antikorupsi secara lantang menolak figur Antasari Azhar (AA) sebagai nomine. Penolakan semakin kuat ketika terdengar kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memilih dia sebagai ketua KPK. Kendati demikian, akhirnya dia terpilih juga sebagai ketua KPK.
Pertemuan jajaran kejaksaan dengan kepolisian beberapa waktu lalu membahas satu masalah yang sangat serius, yakni dugaan suap di KPK. Lengkapnya, salah seorang pimpinan KPK diduga menerima suap dari PT Masaro senilai lebih dari Rp 6 miliar. Tujuannya tak lain adalah untuk menghentikan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Anggoro, direktur PT Masaro, dalam proyek alat komunikasi (alkom) di Departemen Kehutanan (Dephut).
GERAKAN Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) menilai surat testimoni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sebagai bagian dari skenario usaha pelemahan KPK. Koalisi sejumlah LSM pendukung KPK itu meminta pihak kepolisian bersikap profesional dan hati-hati dalam menindaklanjuti testimoni Antasari.
Reformasi kantor perpajakan ternyata belum beriringan dengan keterbukaan informasi pada publik, terbukti Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP-Pratama) Bukittinggi menutup diri kepada insan pers.
Eksistensi Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta kini tinggal menunggu hari. Desember 2009, pengadilan itu segera berakhir, apalagi jika Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak kunjung diselesaikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Hasil audit dana kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009 harus ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum. Saat ini kantor akuntan publik sedang mengaudit laporan dana kampanye dari ketiga pasangan calon presiden dan calon wapres, yang diperkirakan selesai pada awal September 2009.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani mengembangkan perkara dugaan suap pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Departemen Perhubungan. Permintaan majelis hakim yang mengadili perkara korupsi dengan terdakwa anggota Komisi V DPR, Abdul Hadi Djamal, agar jaksa penuntut umum menindaklanjuti keterangan terdakwa di sidang, seharusnya segera ditanggapi.
