Kejagung Ungkap Berkas Tak Lengkap
Kejaksaan Agung akhirnya menjelaskan kasus perpajakan Asian Agri Group (AAG) yang tak kunjung rampung. Menurut jaksa, unsur-unsur yang dipersangkakan sesuai pasal dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum terpenuhi.
Sulit mempercayai keseriusan dan komitmen institusi pengadilan untuk memberantas korupsi dinegeri ini. Karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, institusi pengadilan dalam hal ini Pengadilan Umum hingga Juli 2009 secara keseluruhan ternyata memberikan kontribusi besar terhadap makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi yang saat ini didorong oleh pemerintah.
| Klik di sini untuk mengunduh file kajian ICW |
Pajak sempat meminta penjelasan apa kepentingan MaKI dalam praperadilan.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MaKI) mengajukan permohonan praperadilan atas Direktorat Jenderal Pajak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pengajuan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak perusahaan Asian Agri Group yang dimulai pada awal 2007 dan telah menetapkan 12 tersangka.
Departemen Pendidikan dinilai banyak menghabiskan anggaran untuk iklan.
Alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dipertanyakan. Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center, alokasi dana pendidikan 2010 bukan 20 persen seperti yang diminta undang-undang. "Terdapat kejanggalan pada alokasi anggaran melalui transfer ke daerah," kata peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kemarin.
Lewat Pengakuan Tulisan Tangan 14 Halaman
Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tidak ingin sendirian menghadapi kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Mantan jaksa itu berusaha ''mencokot'' para pimpinan lembaga superbodi tersebut. Bahkan, polisi mengatakan bahwa Antasari telah mengembangkan kasus pembunuhan itu dengan laporan korupsi di KPK.
Badan Kehormatan DPR diminta untuk menindak anggota DPR yang tidak disiplin dalam mengikuti rapat-rapat di DPR. Anggota DPR yang tidak disiplin dinilai telah mencederai citra lembaga DPR, dan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada anggota yang bersangkutan. Hal itu dikatakan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang kepada Jurnal Nasional, Senin (3/8).
Akhir-akhir ini media massa diramaikan dengan kontroversi peninjauan kembali atas putusan perkara pidana. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk mohon peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). KUHAPidana sebagai hukum acara pidana hanya membolehkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana). Adapun alasan-alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut (Pasal 263 ayat (2) KUHAPidana): 1. Apabila ada "keadaan baru" atau novum; 2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan; 3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.
Badan Pengawas Pemilu dinilai tak punya nyali atau tak berani mengusut laporan dana kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2009. Soal keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum telah mengakibatkan pengusutan kasus itu menjadi kedaluwarsa, hal itu dinilai sebagai alasan yang mengada-ada.
Masyarakat harus terus diingatkan soal betapa berisiko dan berbahaya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara jika disahkan dan diberlakukan. Apalagi menjelang masa injury time akhir masa kerja pemerintah dan DPR periode 2004-2009 seperti sekarang.
Setelah menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam, Selasa (4/8), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Operasional pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Tansean Parlindungan Malau akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
