Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mempersoalkan kekosongan hukum dari pengumpulan dana nonbudgeter. Rokhmin juga mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang hanya menahan dirinya, padahal praktik pengumpulan dana nonbudgeter masih terus berlangsung pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang.
Kejaksaan Agung kembali berinisiatif mengusut dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yang kini sedang dalam tahap penyelidikan adalah dua kasus yang merugikan negara triliunan rupiah. Salah satunya adalah dugaan penyimpangan penyerahan aset obligor yang dikelola PT Holdiko kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menyampaikan nota protes atas keputusan Badan Kehormatan DPR yang menjatuhkan sanksi kepada seorang anggotanya, yaitu Fahri Hamzah, atas tuduhan pelanggaran kode etik karena menerima dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan.
Jika mengarah ke korupsi, akan diteruskan ke penegak hukum.
Saat ini tercatat 11 kepala daerah berstatus diberhentikan sementara dan 5 orang diberhentikan ketika masih menjabat. Tiga orang di antara mereka merupakan hasil pemilihan kepala daerah langsung.
Dugaan korupsi penyalahgunaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh pengurus Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh atau BPPC sedang disidik Kejaksaan Agung. Dalam perkara itu, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ibarat penunggang macan. Jika turun, bisa saja dicakar si raja hutan. Sebaliknya, bila terus menaikinya, ia mungkin saja tak akan mampu mengendalikan sehingga tersungkur ke jurang yang dalam.
Menyusul didudukinya kompleks Kantor Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Garut oleh ribuan pengunjuk rasa, Selasa (17/7), aktivitas pemerintahan di perkantoran itu lumpuh. Pada hari Rabu banyak pegawai tidak masuk kerja. Pegawai yang datang ke kantor pun tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Rabu, 18 Juli 2007-Surabaya, Antikorupsi.org--Tugas panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan figur orang Indonesia yang terbaik yang nantinya memimpin lembaga anti korupsi tersebut menjadi semakin berat. Hal ini dikaitkan dengan kenyataaan bahwa tantangan pemberantasaan korupsi dimasa datang akan semakin berat.
Pemerintah mengancam tidak membagikan bonus (tantiem) kepada manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
