Kunjungan itu berkaitan dengan rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah.

Kepergian lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Korea Selatan dan Jepang sudah mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara. Menurut surat yang diteken oleh Suprapto, Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Sekretariat Negara, mereka pergi atas undangan Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada 22 Juli-2 Agustus 2007.

Surat itu menyebutkan, dari kelima anggota Dewan, cuma Tjatur Sapto Edy dan Badrud Taman Achda yang meneruskan kunjungan ke Jepang.

Biaya penugasan dibebankan pada anggaran Kementerian Negara Riset dan Teknologi, tulis Suprapto dalam surat tertanggal 19 Juli 2007 itu. Tempo mendapat salinannya dari Agusman Effendi, salah satu anggota DPR yang ikut pergi ke Korea Selatan.

Selain lima anggota Dewan, pejabat negara yang berangkat adalah Carunia Mulya Firdausy, Deputi Bidang Dinamika Masyarakat Kementerian Negara Riset dan Teknologi (bukan Menteri Kusmayanto Kadiman seperti ditulis sebelumnya), dan Sri Setiawati, Asisten Deputi Urusan Etika dan Harmonisasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

Tak ada anggaran ganda. Sebab, DPR tak mengeluarkan uang sama sekali, kata Agusman kemarin.

Kunjungan untuk sosialisasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ke Korea Selatan dan Jepang itu sempat memicu kontroversi. Sebab, selain menggunakan anggaran departemen, kunjungan dilaksanakan dengan menggunakan dana bantuan dari Korea International Cooperation Agency dan Japan External Trade Organization. Kunjungan itu berkaitan dengan rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah.

Masih berkaitan dengan kunjungan kelima anggota Dewan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada pertengahan Agustus. Tindakan kelima orang itu sangat mengkhawatirkan, kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh.

Menurut dia, anggota Dewan seharusnya mengecek lebih dulu asal-usul dananya sebelum berkunjung ke luar negeri.REH ATEMALEM | SORTA TOBING

Sumber: Koran Tempo, 3 Agustus 2007