Pada sidang tahunannya baru-baru ini, para pejabat Bank Dunia berbicara panjang-lebar mengenai korupsi. Wajar mereka peduli: uang yang dipinjamkan Bank Dunia kepada negara-negara berkembang ternyata banyak yang masuk ke rekening-rekening rahasia atau digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah para kontraktor proyek. Akibatnya, negara-negara peminjam makin terjerat dalam lilitan utang yang semakin besar, bukan menjadi lebih makmur.
Informasi yang sampai ke publik soal gugatan kepada mantan Presiden Soeharto tak sesuai dengan maksud Kejaksaan Agung. Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara Dachmer Munthe menuding ada pihak yang berupaya memelintir fokus gugatan kejaksaan terhadap Yayasan Supersemar milik Soeharto.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengingatkan para hakim yang menerima gaji dari pemerintah daerah atau pemda tempat mereka bertugas. Secara prinsip, MA setuju bahwa hakim seharusnya tidak menerima tambahan dari pihak lain, termasuk pemda, di luar gaji yang mereka peroleh.
Tuntutan perlakuan khusus terhadap kepala daerah dalam pemeriksaan kasus korupsi terlalu berlebihan dan kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi di daerah. Perlakuan khusus kian menegaskan pula tingginya kooptasi politik terhadap lembaga yudikatif. Padahal, ini seharusnya dihilangkan.
Pejabat nonpublik bisa dipidana korupsi, terutama bila korupsi yang dilakukannya terkait dengan kepentingan-kepentingan umum.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya secara resmi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan keringanan hukuman. Presiden Yudhoyono diharapkan dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memberikan abolisi, grasi, amnesti, atau rehabilitasi.
Selalu muncul pertanyaan klasik, dari mana kita mulai memberantas korupsi?
Pada 1999,tujuh orang mantan jaksa pernah menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas
Reformasi 1998 telah menelurkan semangat baru dalam bernegara. Salah satu semangat yang paling memancar begitu gegapgempita adalah dalam hal mengenyahkan praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) dari bumi Indonesia. Pada masa-masa itu,korupsi dipandang sebagai salah satu pangkal penyebab yang membuat bangsa Indonesia nyaris terpuruk ke titik nadir.