Dalam rekomendasinya yang dikeluarkan dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, pekan lalu di Pontianak, Kalimantan Barat, para gubernur meminta perlakuan khusus bagi mereka bila dipanggil sebagai saksi dalam sebuah perkara, khususnya perkara korupsi. Permintaan itu, Kamis (19/7), ditentang oleh berbagai pihak.
Sebuah tim dari Departemen Dalam Negeri, Kamis (19/7), datang ke Kabupaten Garut untuk mengumpulkan informasi tentang kemelut yang tengah berlangsung di kabupaten tersebut. Namun, tim yang terdiri dari empat anggota itu belum berkomentar banyak tentang masalah tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, belanja barang pemerintah pusat akan dipangkas untuk dialokasikan menjadi belanja modal di daerah.
Tidak ada transparansi pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2007. Itulah kesimpulan umum dari hasil monitoring sejumlah LSM di beberapa daerah.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meninjau kembali status hukum tersangka kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat, Zainal Bakar. Faktor usia dan kesehatan menjadi landasan utama Kejati Sumbar mencabut status itu.
Kejaksaan Agung sedang memproses pemberhentian empat jaksa sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan pelanggaran disiplin berat.
Skandal korupsi kasus Bank Bali Rp 904,64 miliar dibuka lagi. Kejaksaan Agung kini mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin dan Dirut PT Era Giat Prima (EGP) Djoko S. Tjandra.
Kejaksaan juga akan mengajukan peninjauan kembali kasus Bank Bali.
Hatta Mantan Pembalap, Mukhtar Selalu Diikuti Istri
Gedung Mahkamah Agung (MA) bakal punya penghuni baru. Mereka adalah enam calon hakim agung yang dipilih anggota Komisi III DPR pada 6 Juli lalu dan kini tinggal menunggu penetapan dari presiden. Siapa saja mereka?
Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara (transnasional). Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin bekerja sama dengan Kementerian Pengawasan atau Ministry of Supervision (MOS) Tiongkok untuk memberantas korupsi.
