Vincentius Divonis 11 Tahun
Isra Mi'raj dan Pemberantasan Korupsi

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad merupakan tonggak lahirnya peradaban Islam berbasis keimanan yang kukuh.

Dana BI ke DPR Sesuai Aturan

BPK menyatakan,aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR terkait pembahasan sejumlah RUU pada 2004 sesuai dengan peruntukan anggaran dana. Anggota BPK Baharuddin Aritonang menegaskan, dengan demikian, tidak ada penyimpangan dalam aliran dana tersebut.

Polisi Selidiki Kasus Dugaan Suap Hakim

Kepolisian Daerah Sumatera Utara sejak akhir Mei menyelidiki dugaan suap yang dilakukan pasangan suami istri warga Medan, BS (54) dan HS, kepada seorang mantan hakim Pengadilan Tinggi Medan, PS. Hingga Rabu (8/8), polisi sudah memeriksa sedikitnya enam saksi.

Macet, Penyidikan Kasus Korupsi Balongan

Dua Bulan Berlalu, Panglima TNI Belum Balas Surat Kejagung

Kejaksaan Bidik 56 Mantan Anggota DPRD Banten

Kejaksaan Tinggi Banten membentuk tim untuk memproses kembali 56 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten periode 2001-2004, yang diduga terlibat korupsi dana perumahan dan tunjangan operasional Rp 14 miliar. Tim ini akan mengkaji peranan para wakil rakyat tersebut pada saat itu. Mereka yang dibidik ini akan diproses secara hukum, kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten Yunan Harjaka kemarin.

Gubernur NTB Segera Diperiksa sebagai Saksi

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima surat izin Presiden untuk melakukan penyidikan terhadap Gubernur NTB Lalu Serinata sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi APBD NTB 2001-2002.

KPK Didesak Geledah Bank Indonesia

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M. Zen mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Bank Indonesia. Seharusnya KPK menggeledah untuk mendapatkan bukti dokumen yang otentik, kata Patra melalui sambungan telepon kemarin.

Bupati Pelalawan Tersangka Kasus Suap

Selama ini yang menjadi tersangka selalu karyawan atau sopir.

Kebal Korupsi

Saya merinding membayangkan jutaan orang ditangkap karena melakukan korupsi. Undang-Undang Antikorupsi merumuskan 30 jenis korupsi. Bila UU Nomor 31 Tahun 1999 konsisten ditegakkan, semua pegawai negeri sipil akan antre di depan penjara. Negara serta-merta berantakan bila lembaga penegak hukum menerapkan ke-30 jenis korupsi itu.

Subscribe to Subscribe to