Bintang Dua Ditahan; Tersangka Kasus Korupsi PT Asabri Rp 410 Miliar

Aparat keamanan kembali menahan purnawirawan jenderal. Mayjen (pur) Subarda Mihardja tadi malam dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Agung. Kendati pensiunan, jenderal berbintang dua itu memegang jabatan penting, yakni Dirut PT Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Agung Persilakan BPK Lakukan Audit Investigasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan audit investigasi mengenai dugaan aliran dana dari Bank Indonesia ke DPR. Silakan kalau ada datanya. Saya tidak bisa menghalang-halangi, katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Audit Sumbangan Kampanye Butuh 15 Hari

Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta membutuhkan waktu 15 hari untuk mengaudit sumbangan kampanye yang diperoleh kedua pasangan calon Gubernur Jakarta periode 2007-2012.

Mantan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Jadi Tersangka

Berkasnya sudah pita merah.

Ditetapkan, 47 PT Pelaksana Ujian Sertifikasi Guru; Cegah KKN, ICW Bentuk Tim Pengawas

Persiapan ujian sertifikasi guru untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan memasuki tahap akhir. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) kemarin menandatangani kontrak dengan 47 LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) untuk memberikan ujian sertifikasi bagi 200.450 guru yang ditargetkan ikut ujian tahun ini. Ujian tersebut akan dilaksanakan pertengahan Agustus 2007.

Hari Ini Tersangka Korupsi Asabri Beri Keterangan

Tersangka dugaan korupsi PT Asuransi ABRI (Asabri), Mayor Jenderal (Purnawirawan) Subarda Midjaja, akan memberikan penjelasan di Kejaksaan Agung hari ini. Kami akan datang, kata kuasa hukum Subarda, Andi M. Asrun, ketika dihubungi kemarin.

Kepatuhan Yudikatif Paling Rendah

Kurang dari 50 Persen Yang Serahkan Laporan Kekayaan ke KPK

Ketua MA Harus Berikan Dukungan

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR T Gayus Lumbuun meminta Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mendukung penegakan hukum dan penegakan etika di kalangan penegak hukum. Bukan sebaliknya, justru berupaya mencegah penegakan etika yang dilakukan Komisi Yudisial atau KY terhadap sejumlah hakim.

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Bentuk LPSK

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Koalisi Perlindungan Saksi atau KPS menilai pemerintah makin tak menunjukkan keseriusan dalam membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebagai amanat Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jaksa Terkait Uang Sitaan Diperiksa

Tindakan ini dinilai menyalahi prosedur.

Subscribe to Subscribe to