Kejaksaan seharusnya tidak boleh memarkir uang sitaan korupsi dan uang pengganti di dalam rekening giro atas nama kejaksaan. Penempatan uang bukan miliknya ke dalam kas kejaksaan bisa menimbulkan potensi penggelapan uang hasil korupsi.
Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, Minggu (19/8), mengaku tak tahu-menahu perihal dapat atau tidaknya anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mulyana W Kusumah aktif kembali di lembaga tersebut.
Majalah Tempo edisi khusus kemerdekaan 17 Agustus 2007 menerbitkan edisi khusus bertema Menguji Kemandirian Mahkamah. Beberapa tulisan tentang korupsi kami salinkan untuk Anda.
Majalah Tempo edisi khusus kemerdekaan 17 Agustus 2007 menerbitkan edisi khusus bertema Menguji Kemandirian Mahkamah. Beberapa tulisan tentang korupsi kami salinkan untuk Anda.
Majalah Tempo edisi khusus 17 Agustus 2007 membuat laporan khusus tentang Menguji Kemandirian hukum. Beberapa tulisan tentang korupsi kami salinkan untuk Anda di sini.
Kendati telah dinonaktifkan pada 13 Agustus 2007, Bupati Magetan Saleh Muljono masih menjalankan tugas-tugas fungsional sebagai kepala daerah. Kemarin Saleh masih terlihat dalam gladi bersih upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62, yakni membacakan pidato kenegaraan sebagai kepala daerah.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan bekas Bupati Banyuwangi Samsul Hadi, yang diduga terlibat perkara tindak pidana korupsi pengadaan dok kapal apung senilai Rp 25,5 miliar. Samsul ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Banyuwangi. Kami menjalankan perintah kejaksaan tinggi, kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi Solikhin kemarin.
Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya M. Khudlori sebagai tersangka dan menjebloskannya ke tahanan. Bukti awal yang kami miliki sudah cukup untuk menahan dia, kata Kepala Satuan Tindak Pidana Korupsi Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Besar Setija Junianta kemarin.
Pengadilan Negeri Nganjuk kemarin mengeluarkan Wakil Bupati Nganjuk Djaelani Iskak dari dari rumah tahanan. Bersamaan dengan itu, pengadilan menetapkan status tahanan kota untuk Djaelani, yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Rp 3,7 miliar.
