Setahun lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi, 9 Desember 2006, Wakil Jaksa Agung (saat itu) Basrief Arief meresmikan Pos Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Agung.
Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Widjokongko Puspoyo tak membayar kewajiban pajak perusahaan investasi PT Arden Bridge Investment Limited (ABIL) yang dipimpinnya. Berdasarkan keterangan notaries Martin Rustani, sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menyimpulkan perusahaan investasi itu beroperasi di Indonesia.
Bekas Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hadi Wayarabi al-Hadar, dan bekas Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI Suparba W. Amiarsa divonis masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 150 juta. Keduanya terbukti korupsi saat menerapkan surat keputusan tarif ganda bagi para pengurus dokumen imigrasi.
Rapat pimpinan Kejaksaan Agung menjatuhkan hukuman disiplin kepada tiga jaksa yang menangani perkara pembalakan liar dan korupsi dengan terdakwa Adelin Lis. Ketiga jaksa tersebut adalah mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berinisial F, mantan Kepala Kejati Sumut berinisial TZ, dan mantan Wakil Kepala Kejati Sumut yang saat ini menjabat Kepala Kejati Gorontalo berinisial MH.
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Wali Kota Medan Abdillah atas dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2002-2006. Atas perbuatan itu, negara dirugikan sekurang-kurangnya Rp 29,69 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya hari ini akan memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Bekas anggota Panitia Anggaran DPR ini akan dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus korupsi Rp 9,414 miliar proyek pembangunan gedung Pusat Pendidikan dan Latihan di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua satuan kerja di lembaga negara, departemen, hingga pemerintah daerah tidak menunda penggunaan anggaran. Presiden menegaskan hal itu karena setiap penundaan realisasi anggaran akan menimbulkan beban dalam aliran dana pemerintah.
Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi segera diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awal bulan ini. Namun, penyusunan RUU ini masih tersandung Pasal 28-H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil pejabat Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan pada awal masa sidang. Pejabat kedua lembaga itu akan dimintai keterangan terkait dengan aliran dana Bank Indonesia senilai Rp 31,5 miliar ke anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004.
