Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK belum bisa masuk ke Mahkamah Agung atau MA untuk memeriksa biaya perkara yang dikategorikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBK. Padahal, Ketua MA Bagir Manan, September lalu, menyetujui BPK untuk mengaudit biaya perkara itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan segera memeriksa Kepala Daerah Medan, Sumatera Utara, yakni Wali Kota Abdillah dan Wakil Wali Kota Ramli pada 27 dan 28 Desember mendatang. Keduanya diperiksa terkait dua perkara, yaitu kasus pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan dugaan korupsi dana APBD Kota Medan tahun 2002-2006.
Rencana sinkronisasi dua draf Rancangan Undang-Undang atau RUU terkait korupsi, yakni RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dan RUU Tindak Pidana Korupsi, dinilai sebagai langkah positif.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau RPP PNBP Mahkamah Agung sekarang sudah kembali di tangan Departemen Keuangan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia selesai menggodok RPP PNBP itu beberapa waktu lalu.
Terkait upaya Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara dugaan suap Monsanto Company pada sejumlah pejabat di Indonesia, PT Monagro Kimia bersedia menyerahkan data dan pembukuannya. Anak perusahaan Monsanto di Indonesia itu akan menyerahkan data dan pembukuannya yang dibutuhkan kejaksaan pada awal Januari 2008 karena kini tengah libur akhir tahun.
Menyimak berbagai drama penegakan hukum sepanjang tahun 2007, lagi-lagi publik dibuat kecewa. Proses hukum sering kali harus tunduk pada arus kepentingan elite penguasa dan tersamarkan dalam spekulasi politik serta kepentingan pemilik kapital.
Pesan terpenting dari sejarah mungkin adalah pesan tentang kesalahan. Sejarah panjang birokrasi agaknya bisa bercerita tentang bagaimana perencanaan bisa meleset, prosedur bisa macet, dan mesin birokrasi bisa mandek. Dalam kemandekan, kadang timbul improvisasi untuk mencari jalan pintas, untuk membuat mesin tetap berjalan.
Dipilihnya tuan-tuan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru memicu pro-kontra yang luas.
Press Release
Indonesia Corruption Watch
Desember 2007
Kejaksaan Agung kembali menyosialisasikan target penyelesaian kasus korupsi yang harus dipenuhi kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri. Kepala kejaksaan yang tidak mampu memenuhi target akan dikenai sanksi.
