KPK Tentukan Kasus BI Dua Pekan Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan kelanjutan aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah pejabat dalam dua pekan ini. Ketua KPK Antasari Azhar setelah bertemu dengan para hakim agung di Mahkamah Agung kemarin mengatakan tim penyidik KPK sedang menyelidiki kasus ini. Anak buah saya sudah jalan dan menyebar, kata dia.

Diare, Widjan Batal Bersaksi

Terdakwa kasus dugaan korupsi Bulog, Widjanarko Puspoyo, kemarin batal memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mantan Menteri Pertanian Jadi Calon Tersangka

Masih ada kekurangan dalam penyidikan.

Terdakwa Persoalkan Pengusutan Dana Rp 163,232 Miliar

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Marudin SM Simanihuruk mempersoalkan belum diusutnya dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing. Dana sebesar Rp 163,232 miliar itu tersebar di 46 disnakertrans provinsi dan kabupaten/kota.

Hari Sabarno Belum Bisa Jadi Tersangka

KPK terus memburu Hengky Samuel.

Gugatan atas Soeharto Bisa Terhenti

Jaksa berkukuh gantirugi bisa diminta ke ahli waris.

Kasus Mantan Presiden Soeharto

Di tengah mantan Presiden Soeharto menjalani perawatan intensif, muncul pro dan kontra diadili-tidaknya mantan orang terkuat ini.

Membaca Korupsi di Tahun Tikus

Setelah sekian banyak pembacaan tentang korupsi & pemberantasannya di tahun 2007, lantas apa yang bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya? Pertanyaan ini penting, terutama karena beberapa kegagalan kita membaca jauh ke depan. Kita tidak ingin wacana pemberantasan korupsi berhenti pada sekedar komodifikasi politik, atau bahkan mirip komoditas dalam pasar kapitalisme.

Penetapan Status Tersangka Rusdihardjo Sengaja Ditunda

Jika hasil medis tidak memadai, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa membuat second opinion.

MA - DPR Paling Sulit Diaudit; Segera Terbit Perpres Audit Lembaga Negara

Dua lembaga tinggi negara, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan lembaga yang paling sulit diaudit keuangannya. Ini menjadi salah satu alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan peraturan presiden yang mengatur penguatan auditing di lembaga negara.

Subscribe to Subscribe to