Penarikan aset mantan Presiden Soeharto harus tetap masuk dalam agenda pertemuan negara pihak penandatangan Konvensi PBB Melawan Korupsi di Bali 28 Januari - 1 Februari 2008. Pemerintah diminta untuk terus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi.

Rekomendasi ini merupakan salah satu butir rekomendasi yang dihasilkan Forum Publik Antikorupsi yang digelar di Sanur, Bali, sejak Kamis (24/1) sampai Sabtu (27/1) lalu. Forum Publik Antikorupsi ini merupakan forum masyarakat sipil untuk menghadapi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

Forum Publik Antikorupsi ini digelar Indonesia Corruption Watch, Transparansi Internasional Indonesia, dan Kemitraan, dihadiri oleh beberapa kelompok masyarakat sipil yang peduli dengan pemberantasan korupsi.

Todung Mulya Lubis dari Transparansi Internasional Indonesia, Minggu (28/1), mengatakan, penghentian proses hukum Soeharto justru akan menunjukkan melemahnya komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan Yudhoyono-Kalla.