Politikus Partai Demokrat di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sucipto, mengatakan usul hak angket pengungkapan kasus mafia pajak segera disampaikan ke pemimpin DPR. Hingga kemarin, sudah terkumpul 20 tanda tangan dukungan dari syarat minimal 25 tanda tangan.
Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy curiga ada sesuatu di balik keterlambatan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie. "Biasanya, kalau ada hambatan, itu pasti ada apa-apanya," kata Marwan di Kejaksaan Agung kemarin. "Mungkin jaksanya mengulur-ulur waktu."
Menurut Marwan, Kejaksaan Agung telah memeriksa jaksa penuntut umum perkara Bahasyim. Soalnya, Kejaksaan menerima laporan intelijen tentang dugaan negatif di balik keterlambatan itu.
Setelah masyarakat frustrasi oleh perkembangan kasus Gayus, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapinya dengan mengeluarkan 12 instruksi. Salah satu instruksi yang sesungguhnya bisa mengurangi tensi frustrasi masyarakat adalah instruksi kesebelas, yang meminta jajaran penegak hukum menjelaskan atau mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus secara berkala serta insidental agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
Putusan terhadap Gayus HP Tambunan, selama tujuh tahun penjara, yang dijatuhkan majelis hakim PN Jakarta Selatan, Rabu (19/1), mengejutkan berbagai kalangan. Vonis itu, selain jauh dari tuntutan jaksa selama 20 tahun penjara, juga dinilai tak sesuai rasa keadilan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Kepresidenan, Rabu, belum memberikan tanggapan terhadap vonis Gayus itu. Namun, Presiden terkejut dengan keterangan Gayus berkaitan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kementerian Keuangan berusaha membantu Kepolisian Negara RI dalam menuntaskan kasus mafia pajak yang diduga melibatkan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Kepolisian akan menyinergikan penanganan kasus Gayus dengan instansi-instansi tersebut.
Mantan pengacara Gayus HP Tambunan, Haposan Hutagalung, divonis hukuman penjara tujuh tahun dengan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis hakim tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang 15 tahun penjara.
Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat untuk Penuntasan Kasus Bank Century sepakat melakukan audit forensik dengan biaya 2 juta dollar AS-10 juta dollar AS atau Rp 18 miliar-Rp 90 miliar. Audit forensik terutama dimaksudkan untuk mengetahui aliran dana Rp 6,7 triliun yang diterima Bank Century.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pernyataan Gayus Tambunan tentang keterlibatan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam kasus Gayus Tambunan.
Hingga saat ini hanya ada 15 daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ke-15 daerah itu terdiri atas kabupaten, kota, dan satu provinsi, yaitu Sulawesi Utara.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mengatakan itu seusai rapat koordinasi kepala daerah se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (19/1). ”Daerah yang memperoleh WTP (wajar tanpa pengecualian) hanya 15 daerah,” ujarnya.
Dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Anuar Salmah atau Amo, pemilik PT Sumatera Aquaprima Buana (sekarang bernama PT Salmah Arowana Lestari) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (19/1). Pada dakwaan kasus yang sempat mencuat karena diungkap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji ini, Amo dituduh menggelapkan dana Ho Kiat Huat, pengusaha asal Singapura, dalam usaha penangkaran ikan arwana (Sclerofages formosus) senilai hampir Rp 6 miliar.
