Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyarankan anggota DPR untuk meneliti kondisi rumah dinas jabatan setelah direnovasi. Jika ternyata hasil perbaikan tidak sesuai dengan spesifikasi, anggota DPR boleh menolak menempati rumah jabatan yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, tersebut.

Saran untuk meneliti kondisi bangunan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie saat di Jakarta, Rabu (19/1). ”Lihat dulu kontraknya seperti apa. Kalau memang tidak sesuai, ya tolak saja,” katanya.

Posisi dan peran presiden bisa jadi serba salah: membuat instruksi salah, tidak membuat perintah juga dapat bermasalah bahkan disalahkan. Itulah yang terjadi ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 12 butir perintah dalam suatu instruksi presiden terkait kasus Gayus Tambunan belum lama ini.

Gayus adalah nama generik Romawi dengan empat tokoh besar. Gaius Sempronius Gracchus adalah politikus penganjur pembagian pemilikan tanah yang terbunuh oleh Lucius Opimius. Gaius Papirius Carbo adalah negarawan dan orator yang dimakzulkan Marcus Licinius Crassus. Kedua Gayus tersebut hidup pada abad kedua sebelum Masehi.

Kaisar Caligula juga bernama kecil Gaius. Saking bencinya kepada DPR atau Senat Roma, ia mengangkat kudanya untuk melecehkan senator Romawi. Sebagian sejarah ini ditulis Gaius (130-180) yang pakar hukum.

"12 instruksi Presiden soal Gayus bukan hal baru."

Beberapa politikus di Dewan Perwakilan Rakyat menilai keluarnya 12 instruksi Presiden soal penanganan kasus Gayus H. Tambunan merupakan upaya cuci tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu terlihat pada penunjukan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap pelaksanaan instruksi tersebut dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Baru sepekan menjadi pejabat pemberi cap di kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pria lulusan Akademi Imigrasi 2008 itu harus berurusan dengan tim investigasi lolosnya Gayus ke Singapura dan Makau, Cina. J, 24 tahun, diduga polisi bertanggung jawab meloloskan Gayus di bandara kala itu.

Jumlah petugas Imigrasi yang dinonaktifkan karena tersangkut kasus paspor "aspal" (asli tapi palsu) Gayus H. Tambunan bertambah menjadi 16 orang dari semula enam orang. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, petugas yang dinonaktifkan itu berasal dari keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta Timur.

Meskipun penggunaan dana bantuan sosial bermasalah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mengalokasikan dana bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 sebesar Rp 269 miliar. Namun, kini, penyaluran lebih sederhana, yakni langsung ke penerima.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng A Fikri Faqih, Selasa (18/1) di Semarang, mengatakan, calon penerima bantuan sosial (bansos) langsung mengajukan permohonan ke Gubernur Jateng. Anggota legislatif tidak boleh lagi menjadi perantara, tetapi hanya memberi rekomendasi.

Kejaksaan Negeri Kota Batam, Kepulauan Riau, menahan dua pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batam yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam 2009 senilai Rp 22,5 miliar. Kedua pejabat itu dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II A Batam sejak Senin (17/1) malam. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Ade E Adhyaksa, Selasa, mengatakan, dua pejabat Pemkot Batam itu adalah Kepala Bagian Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Raja Abdul Haris.

Mantan anggota Dewan Penasihat Presiden, Adnan Buyung Nasution, Selasa (18/1) di Jakarta menegaskan, 12 instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk percepatan penuntasan kasus mafia pajak dan mafia hukum terkait Gayus HP Tambunan itu terlambat. Ia meragukan pula efektivitas penunjukan Wakil Presiden Boediono untuk mengoordinasikan dan mengawasi penuntasan kasus Gayus.

Tentara Nasional Indonesia tengah mengkaji kemungkinan perubahan dalam mekanisme hukum yang berlaku di dalam TNI. Sidang di pengadilan militer, misalnya, akan dilakukan terbuka.

”Selama ini tertutup karena aturan internal yang berlaku,” kata Kepala Staf Umum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Eddy Hardjoko, Selasa (18/1), seusai memimpin Gelar Operasi Kepolisian Militer 2011. TNI mempertimbangkan menuntaskan mekanisme hukum di TNI di masa mendatang. ”Sanksi juga disebarkan terbuka,” katanya.