Badan Kehormatan DPR telah mendapat dan mengumpulkan dokumen yang memberikan petunjuk keterlibatan langsung anggota DPR dalam praktek percaloan dana pascabencana di daerah-daerah.

Sebanyak 149 unit rumah dinas/jabatan Kejaksaan Agung, berlokasi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ditempati oleh orang yang tidak berhak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak Jaksa Agung mengeluarkan peraturan yang tegas tentang penghunian rumah dinas.

Arwin Rasyid, mantan Wakil Direktur Utama BNI, mendukung upaya penyidik untuk menuntaskan kasus pembobolan BNI Kebayoran baru senilai Rp1,3 triliun. Dalam kasus ini, Arwin telah dipanggil sebagai saksi.

Dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-50 di Bandung sekitar Rp500 juta.

Mantan Wakil Dirut PT Bank BNI Arwin Rasyid kemarin diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Arwin yang kini menjadi Dirut PT Telkom Tbk itu diperiksa terkait dengan kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,3 triliun pada 2002.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum maksimal menjalankan fungsinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Badan Kehormatan (BK) DPR menemukan dua anggota Dewan terindikasi melakukan pencaloan dana anggaran bantuan pascabencana 2005. Temuan itu berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh tim BK.

Anggota majelis hakim Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Sutiono, pada persidangan dengan terdakwa Nazaruddin Sjamsuddin kemarin, menanyakan jawaban saksi Chusnul Mar'iyah yang dinilainya seragam dengan jawaban lima saksi lain.

Tim penyidik Polwil Purwakarta, Jawa Barat, mengancam akan mencokok Bupati Karawang Achmad Dadang jika tidak memenuhi panggilan kedua penyidik untuk kepentingan penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangkanya, yang ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Karawang sudah lengkap sepekan lalu. Achmad menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi penjualan lahan aset daerah seluas 31,3 hektare senilai Rp 2,4 miliar.

Panitia Anggaran DPR diminta meningkatkan pengawasan terhadap rancangan anggaran negara. Pasalnya, korupsi sudah terjadi sejak rencana anggaran dibuat oleh Departemen Keuangan.