Pengacara kasus korupsi menyambut positif tawaran hak oportunitas (pengampunan) jaksa agung. Mereka ingin memanfaatkannya, tapi menunggu aturan yang jelas.

Tim jaksa yang dipimpin oleh Tumpak Simanjuntak, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin, mendakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin melakukan tindakan penyimpangan dana dan penyalahgunaan wewenang.

Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp8,4 miliar, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, kemarin.

Terkait dengan kasus penganiayaan dan korupsi dana pemilu.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang membahas rencana mengambil alih audit kasus korupsi di KPUD DKI. Itu penting dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi DKI dalam menangani kasus ini berjalan di tempat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga belum menyerahkan hasil auditnya meski sudah diminta dua kali. Kami sedang membahasnya untuk mengambil alih, ujar juru bicara BPKP Ratna Tianti, Senin (8/7).

Mantan Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan) Kota Cirebon, Drs. Djajadi menyomasi sejumlah lembaga mahasiswa yang dalam sebulan terakhir berkali-kali berunjuk rasa menuduh dirinya sebagai koruptor. Dalam somasinya, Dja-jadi yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil, meminta mahasiswa mencabut seluruh tuduhan bahwa dirinya melakukan tindak korupsi pada projek pembangunan tempat pengujian kendaraan.

Mabes Polri menetapkan Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Wibowo Y Widarman sebagai tersangka kasus korupsi sebesar Rp3 miliar.

Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, membebaskan mantan Wali Kota Padang, Zuiyen Rais, kemarin. Ketua Majelis Hakim Suparno menyatakan, Zuiyen tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dana APBD Rp 8,4 miliar sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Sejumlah organisasi/LSM yang tergabung dalam Forum Diskusi Pendidikan Kota Bandung (FDPB) meminta kepada Wali Kota Bandung untuk bertindak tegas, terkait Peraturan Menteri No. 11/2005 tentang larangan penjualan buku pelajaran oleh pihak sekolah kepada para siswa. Praktik penjualan buku itu masih berlangsung meski penjualannya lewat koperasi sekolah.

Badan Reserse Kriminal Polri akan menyelidiki dugaan keterlibatan pejabat Departemen Keuangan dalam kasus korupsi Rp6 miliar di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Dikti Depdiknas).