Setelah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan buku di Brebes tahun anggaran (TA) 2004-2005 senilai Rp 20 miliar ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) 20 September lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) berencana menghadap Mabes Polri.
Genap setahun masa kerja DPR pada 1 Oktober 2005, namun kinerja anggota Dewan hasil Pemilihan Umum 2004 tersebut gagal memenuhi harapan rakyat.
Sudi Ahmad dan Malam Pagi Sinuhadji mengklaim uang yang mereka terima diperuntukkan bagi Ketua MA Bagir Manan. Uang itu terkait dengan perkara Probosutedjo dalam kasus korupsi penyimpangan dana reboisasi di Kalimantan Selatan.
Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Bagyono, mengakui bahwa Teuku Syaifuddin Popon, pengacara Abdullah Puteh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam non-aktif menyerahkan tas hitam kepada Ramadhan Rizal, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saat itu Bagyono sedang berkunjung ke ruangan Ramadhan Rizal.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia baru-baru ini menegaskan penyempurnaan prosedur pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan pemanfaatan keberadaan beberapa industri strategis di Indonesia yang memudahkan negara dalam memperoleh alutsista maupun suku cadangnya.
Pengusutan kasus polisi yang memiliki rekening mencurigakan bergerak lagi. Setelah menetapkan tujuh polisi sebagai tersangka, Mabes Polri kemarin juga memulai proses penyidikan tujuh polisi. Dengan demikian, sudah ada 14 polisi pemilik rekening mencurigakan yang diproses Bareskrim Mabes Polri sejak kasus tersebut mencuat Juli lalu.
Kasus suap yang melibatkan mantan hakim PT Jogjakarta Harini Wiyoso dan lima staf Mahkamah Agung semakin terkuak. Dua tersangka, Sudi Ahmad dan Malam Pagi Senu Hadji, menyatakan bahwa uang yang disita polisi digunakan untuk memperlancar permohonan kasasi Probosutedjo, adik mantan Presiden Soeharto.
Tentara Nasional Indonesia telah menyelesaikan inventarisasi bisnisnya. Kami telah selesai melakukan inventarisasi dan telah memberikan masukan kepada pemerintah melalui Departemen Pertahanan mengenai bagaimana bisnis militer ini dapat segera diakhiri, ujar Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Jakarta kemarin.
