Buletin Anti-Korupsi: Update 10-9-2016

POKOK BERITA:

BPK Persoalkan Penunjukan Konsultan Blok Masela”

In Depth Analysis: SANKSI SOSIAL DAN EFEK JERA BAGI KORUPTOR

Gagasan pemberian sanksi sosial bagi terpidana kasus korupsi kembali mengemuka setelah pemerintah berencana mengeluarkan Paket Reformasi Hukum. Sanksi itu dianggap sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Namun demikian hukuman bentuk ini harus dirumuskan secara matang agar jelas dalam pelaksanaannya.

Kompetisi Grafis Lawan Korupsi

Masalah Parpol yang Mendesak untuk Dibenahi

Antikorupsi.org, Jakarta, 5 Oktober 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdapat tujuh aspek persoalan partai politik yang mesti dibenahi. Hal ini menanggapi wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik yang dinilai terlalu prematur.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, usulan pemerintah dinilai prematur karena pemerintah tidak melihat secara luas aspek persoalan partai politik. “Pemerintah seharusnya menyisir dulu apa saja persoalan dari partai politik,” ujarnya di Kantor ICW, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.

Wacana Menaikkan Dana Bantuan Parpol Dinilai Prematur

Antikorupsi.org, Jakarta, 5 Oktober 2016 – Wacana menaikkan dana bantuan partai politik melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dinilai prematur. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

“Harusnya UU Partai Politik (UU no 2 tahun 2011, -red) yang direvisi, bukan PP no 5 tahun 2009,” cetus Donal, di Kalibata, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.

Buletin Anti-Korupsi: Update 5-10-2016

POKOK BERITA:

“Transaksi Keuangan Pengurus Partai Politik Dipantau”

Budaya Kleptokrasi Kepala Daerah
Rasanya masih jelas di benak masyarakat bagaimana Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena menyalahgunakan wewenang dalam pem berian izin pertambangan. Tak lama kemudian, KPK kembali menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi, yakni Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin yang terlibat dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan setempat.
Buletin Anti-Korupsi: Update 4-10-2016

POKOK BERITA:

KPK Kebut Pengusutan Kasus E-KTP”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/04/406034/KPK-Kebut-Pengusutan-Kasus-E-KTP

Tempo, Selasa, 4 Oktober 2016

Buletin Anti-Korupsi: Update 3-9-2016

POKOK BERITA:

KPK Isyaratkan Periksa Gamawan Fauzi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/03/405951/KPK-Isyaratkan-Periksa-Gamawan-Fauzi

Subscribe to Subscribe to