Belakangan ini publik dikagetkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya di lantai 6 dan 12 Kementerian Perhubungan (Kemenhub). OTT yang dilakukan 11 Oktober 2016 tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Tito Karnavian, dan berhasil menjerat 2 staff Kemenhub, satu pihak dari swasta dan 3 lainnya merupakan tenaga honorer. Para pelaku kedapatan menyimpan Rp 34 juta dan Rp 61 juta serta 6 buku tabungan dengan jumlah nominal mencapai Rp 1 Miliar dan beberapa dokumen terkait.

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Oktober 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Selama dua tahun rezim pemerintahan berjalan, agenda pemberantasan korupsi dinilai masih jauh dari harapan.

Peneliti ICW, Wana Alamsyah berujar, dalam aspek aparat penegak hukum, kinerja mereka dinilai belum mendekati pencapaian ideal. “Kinerja aparat penegak hukum masih belum maksimal,” cetusnya di Kalibata, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

POKOK BERITA:

“2 Tahun Memimpin, ICW Beri Nilai 6 untuk Jokowi”

Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Oktober 2016 – Sejumlah tokoh mengkritisi jalannya rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Selama dua tahun pemerintahan berjalan, Jokowi – JK dinilai tidak memiliki perhatian serius terhadap sektor hukum.

Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Oktober 2016 – Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra menilai sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprihatinkan. Hal itu menurutnya tercermin dalam dua tahun pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (JK).

“Ini sebetulnya institusi yang paling memprihatinkan. Bukan institusinya, tapi sikap Presiden sangat memprihatinkan terhadap KPK dalam dua tahun ini,” ujar Saldi, dalam diskusi dan peluncuran buku ‘Hukum yang Terabaikan: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi’ di Kantor ICW, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.

POKOK BERITA:

“KORUPSI BUMD JAWA TIMUR”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/19/406850/KORUPSI-BUMD-JAWA-TIMUR

Tempo, Rabu, 19 Oktober 2016

“Dua Lagi Bupati Dibidik KPK”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/18/406763/Dua-Lagi-Bupati-Dibidik-KPK

Tempo, Selasa, 18 Oktober 2016

POKOK BERITA:

“KPK Sisir Peran Bupati”

http://koran.tempo.co/konten/2016/10/17/406719/KPK-Sisir-Peran-Bupati

Tempo, Senin, 17 Oktober 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 12 Oktober 2016 - Otonomi daerah (otda) telah berjalan selama 15 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu menuntaskan persoalan-persoalan yang dimiliki tiap daerah. Namun permasalahan juga muncul seiring diterapkannya desentralisasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 saja, 183 Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi. Jumlah tersebut belum mencakup 9 tahun sebelumnya sejak otda berjalan pada tahun 2001.

Tahun 2015 dapat dianggap tahun paling sulit dalam mendorong agenda antikorupsi.  Pemimpin baru tak selamanya berarti harapan semakin besar. Pada awalnya mungkin iya, meski realitas politik menggerus sedikit demi sedikit suasana batin publik yang memimpikan Indonesia dibawah Presiden baru akan lebih berani melawan korupsi. Karena kenyataannya justru berbalik arah dengan harapan. Tali temali upaya dari berbagai sisi dan kekuatan untuk meredam agenda antikorupsi kian telanjang ditunjukkan. Hasilnya adalah pukulan mundur bagi gerakan antikorupsi.