16
Nov
15
Nov
“Muhammad Santoso Didakwa Terima Suap”
Tempo, Selasa, 15 November 2016
Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Santoso, didakwa menerima suap sebesar Sin$ 28 ribu dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah, pengacara PT Kapuas Tunggal Persada. Suap itu diberikan agar Santoso membantu pengurusan perkara perdata yang menyeret perusahaan tambang yang berlokasi di Kalimatan Tengah tersebut.
15
Nov
POKOK BERITA:
“PLN Lanjutkan Proyek Mangkrak”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 14 November 2016
15
Nov
Dahlan Iskan, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penetapan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) pada 2003. Pada saat itu, Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU.
15
Nov
POKOK BERITA:
“Harta Sanusi Tak Sebanding Penghasilan”
http://print.kompas.com/baca/
14
Nov
Kendati mendapat penolakan dari masyarakat, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Alasannya mulai dari mengikuti konvensi hingga mengumpulkan informasi dalam rangka merevisi undang-undang.
14
Nov
TERHITUNG sejak September 2015 pemerintahan Jokowi-JK sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi. Dimulai dari upaya mempercepat proses perizinan, meningkatkan investasi, sampai ke mempercepat pembangunan nasional. Tentu kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan harus juga dibarengi dengan memperkuat kualitas hukum di Indonesia.
Berkaca pada penegakan hukum di Indonesia selama ini, rasanya tak salah jika fokus pemerintahan saat ini adalah mengeluarkan paket reformasi hukum. Prinsip equality before the law jelas belum dirasakan oleh masyarakat.
11
Nov
Rezim regulasi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) belum mampu menghadirkan sistem pengawasan dana kampanye yang mumpuni. Secara umum, sistem pengawasan lebih mengarah pada hal yang berbau administratif, dari pembatasan penyumbang dan jumlahnya, kewajiban memiliki rekening khusus dana kampanye, hingga audit dana kampanye.
09
Nov
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dikabarkan menggunakan jasa kantor akuntan publik dalam perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara baru-baru ini.
Ketua Indonesia Audit Watch Junisab Akbar melontarkan kritik bahwa penggunaan jasa kantor akuntan publik akan memantik pertanyaan mengenai bagaimana kualifikasi akuntan publik, siapa yang berhak menentukan, dari mana sumber anggaran penggunaan jasa kantor akuntan publik, dan bagaimana kekuatan hukum laporan hasil audit kantor akuntan publik.
Pe