POKOK BERITA:
“Siti Fadilah Didakwa Untungkan Perusahaan Obat”
Kompas, Selasa, 7 Februari 2017
Tindakan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, dalam pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 dinilai menguntungkan korporasi dan merugikan negara Rp6,14 miliar. Dua perusahaan yang diuntungkan adalah PT Indofarma Tbk dan PT Mitra Medidua.
Kamis (26/1) adalah hari yang paling naas bagi Patrialis Akbar, hakim di Mahkamah Konstitusi.
Hampir tak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik. Yang nyaris selalu disuguhkan adalah kebanalan korupsi dan pengkhianatan atas mandat kekuasaan. Kasus mutakhir adalah penangkapan Bupati Klaten oleh KPK atas dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Transparency International kembali merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2016. Hasilnya, Indonesia memperoleh skor 37 dan menempati peringkat ke-90 dari 176 negara yang dinilai.
Penjara pada hakikatnya diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan faktor-faktor yang tidak mungkin dihindarinya. Pelaku kejahatan dipandang sebagai orang-orang yang malang dan oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan oleh negara. Mereka melakukan kejahatan bukan karena ketamakan atau keserakahan, melainkan karena dihadapkan pada satu pilihan yang tidak mungkin dapat dielakkannya.
Eks Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK (19/1).
Penetapan status tersebut bermula dari persetujuan tuntutan yang ditangguhkan (deferred prosecution agreement/DPA) yang dilayangkan Serious Fraud Office (SFO), sebuah lembaga penyidik penipuan serius Inggris, ke perusahaan Rolls-Royce (17/1).Sebelumnya, SFO mengumumkan investigasi dugaan korupsi yang dilakukan Rolls-Royce pada 23 Desember 2013.
Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setahun terakhir, yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap lebih dari 10 kepala daerah, mengingatkan kembali akan masalah yang dihadapi aparatur sipil negara (ASN) kita. Setelah turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 1998, ada kemajuan dalam reformasi sistem politik dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan perkembangan reformasi birokrasi yang progresif.
Kasus korupsi kembali menerpa Mahkamah Konstitusi. Pada kamis kemarin (26/1), Patrialis Akbar salah satu hakim konstitusi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status dan kasus apa yang melatarbelakangi penangkapan tersebut, namun peristiwa ini memperkuat kesan bahwa MK tidak pro terhadap agenda pemberantasan korupsi.
