Antikorupsi.org, Jakarta, 9 Januari 2017 – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kelompok Masyarakat Sipil Pemantau Hutan melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 6 Januari 2017. Pelaporan berkaitan dengan dugaan korupsi pengusahaan sawit di kawasan hutan lindung di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
“Kami menuntut KPK mengusut tuntas,” ujar anggota Divisi Investigasi ICW, Lais Abid, dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Januari 2017.
POKOK BERITA:
“Transaksi Online Pengadaan Pemerintah Minim”
Antikorupsi.org, Jakarta, 4 Januari 2017 – 45 karya grafis terpilih sebagai nominasi pemenang dalam Kompetisi Grafis Jaga Semesta. Grafis Jaga Semesta adalah kompetisi karya grafis yang mempromosikan isu kehutanan, pertambangan, dan perkebunan.
45 karya nominasi terpilih setelah melalui proses penjurian yang menggunakan tiga kriteria utama penilaian. Tiga kriteria tersebut yaitu kreatifitas ide dan konsep, keterbacaan data, dan visualisasi.
Antikorupsi.org, Jakarta, 4 Januari 2017 – Aktivis Antikorupsi, Asep Rahmat Fajar, meninggal dunia pada Rabu, 4 Januari 2017 pagi. Asep yang terakhir menjabat sebagai Tenaga Ahli Staf Kantor Presiden (KSP) meninggal setelah terkena serangan stroke.
Asep meninggal pada usia 39 tahun dan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Saat ini, almarhum disemayamkan di rumah duka Pangkalan Jati V No. 9, Pangkalan Jati, Jatiwaringin, Jakarta Timur.
Jenazah akan dikebumikan lepas waktu dzuhur di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta.
Ibarat labirin, korupsi menjadi virus perusak yang terus membelit dan melilit sekujur tubuh Indonesia. Sekalipun telah disuntikkan berbagai vaksin guna menghentikan dan sekaligus mengurangi lajunya, hingga pengujung tahun 2016 belum terlihat tanda-tanda praktik korupsi berkurang. Karena itu, menghentikan laju praktik koruptif akan selalu jadi pekerjaan yang membutuhkan komitmen dan perjuangan panjang nan melelahkan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 3 Januari 2017 – Koalisi Pemilu Berintegritas membuka Posko Pemantauan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu). Melalui posko tersebut, Koalisi Pemilu Berintegritas mengajak publik untuk melakukan pemantauan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu.
Heroik Pratama, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, pengawasan terhadap rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu penting dilakukan agar pemilu dengan kualitas baik terwujud.
Antikorupsi.org, Jakarta, 3 Januari 2017 – Koalisi Pemilu Berintegritas mengajak publik untuk turut serta mengawasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu). Melalui Posko Pemantauan Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu, publik diminta turut aktif melaporkan rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan pemantauan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu penting dilakukan agar pemilu berkualitas dapat terlaksana.
Buletin Anti-Korupsi: Update 2017-1-3 5.30 p.m.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 3 Januari 2017
POKOK BERITA:
“Awasi Penempatan Pejabat”
Kompas, Senin, 2 Januari 2017
Penangkapan Bupati Klaten, Jawa Tengah, periode 2016-2021 Sri Hartini merupakan puncak gunung es fenomena jual beli jabatan pemerintahan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat informasi hal serupa diduga juga berlangsung di sejumlah daerah.
Tahun 2016 menunjukkan mulai adanya perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tercatat ada dua gebrakan penting yang dilakukan Presiden. Pertama, kebijakan anti-pungutan liar melalui pembentukan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Kedua, kebijakan pencegahan korupsi dalam birokrasi yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Dua kebijakan tersebut cukup mampu menambah kekuatan negara melawan kejahatan korupsi.
