Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setahun terakhir, yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap lebih dari 10 kepala daerah, mengingatkan kembali akan masalah yang dihadapi aparatur sipil negara (ASN) kita. Setelah turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 1998, ada kemajuan dalam reformasi sistem politik dan kebebasan masyarakat sipil di Indonesia. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan perkembangan reformasi birokrasi yang progresif.

Kasus korupsi kembali menerpa Mahkamah Konstitusi. Pada kamis kemarin (26/1), Patrialis Akbar salah satu hakim konstitusi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status dan kasus apa yang melatarbelakangi penangkapan tersebut, namun peristiwa ini memperkuat kesan bahwa MK tidak pro terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Kasus korupsi kembali menerpa Mahkamah Konstitusi. Pada kamis kemarin (26/1), Patrialis Akbar salah satu hakim konstitusi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait status dan kasus apa yang melatarbelakangi penangkapan tersebut, namun peristiwa ini memperkuat kesan bahwa MK tidak pro terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Antikorupsi.org, Jakarta, 26 Januari 2017 – Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak terkejut akan penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim MK pilihan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sudah diprotes sejak awal oleh ICW. Pengangkatan yang tidak sesuai aturan dan tidak mengikuti proses seleksi menjadi awal mula ICW melayangkan gugatan atas diangkatnya Patrialis Akbar sebagai hakim MK.

POKOK BERITA:

“Suap Rolls-Royce hingga ke PLN”

http://mediaindonesia.com/news/read/89004/suap-rolls-royce-hingga-ke-pln/2017-01-24

Media Indonesia, Selasa, 24 Januari 2017

Fenomena dinasti politik bukan hal baru di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan dinasti politik terus tumbuh subur, diantaranya adalah peran partai politik dalam pemilihan calon kandidat yang akan diusung dan pembatalan larangan konflik kepentingan dalam undang-undang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi.

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“KPK Soroti Pembelian 50 Unit Airbus”

https://koran.tempo.co/konten/2017/01/20/411570/KPK-Soroti-Pembelian-50-Unit-Airbus

POKOK BERITA:

“Rolls-Royce Akui Menyuap Garuda Indonesia”