Kepala Kepolisian RI pertama dan terlama sepanjang sejarah Polri, RS Soekanto Tjokrodiatmodjo, memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 14 tahun (1945-1959). Soekanto dikenal sebagai pembangun struktur dan fundamen serta peletak batu persatuan bagi Kepolisian RI.

Di awal kepemimpinannya, ia dihadapkan pada tugas utama mengubah jiwa polisi kolonial menjadi polisi RI. Pada masa perubahan dari RIS ke RI tahun 1950, kepemimpinannya teruji kembali dalam menyatukan polisi eks wilayah pendudukan Belanda dan polisi di wilayah RI.

Pemeriksaan Bos Rekanan Kemenkum dan HAM

Penyidikan dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo terus berlanjut. Tim penyidik Kejaksaan Agung kemarin (30/6) memeriksa Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Waworuntu. PT SRD merupakan rekanan Kemenkum dan HAM dalam proyek Sisminbakum.

Setelah Geledah Kantor Dirjen Listrik

Meski menetapkan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Jacobus Purwono sebagai tersangka kasus korupsi, hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memeriksa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Minerel (ESDM) itu. Alasannya, KPK masih mempelajari hasil penggeledahan di kantor Purwono pada Selasa lalu (29/6).

Berencana Gugat Tempo karena Laporan Rekening Jenderal
Menjelang ulang tahun atau HUT Ke-64 Korps Bhayangkara yang jatuh pada hari ini (1/7), kepolisian rupanya diuji soal kesiapan mereka menerima kritik atau masukan dari pihak lain. Sebab, Mabes Polri tidak terima dengan pemberitaan soal transaksi yang mencurigakan dalam rekening milik sejumlah perwira Polri oleh majalah Tempo.

Dugaan suap kasus makam Mbah Priuk senilai Rp 10 juta mulai diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 10 anggota DPRD DKI yang diduga mengetahui aliran suap itu segera dipanggil KPK.

"Mereka akan dipanggil secepatnya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi melalui telepon, Rabu (30/6/2010). Tapi, Johan Budi tak merinci siapa saja anggota dewan yang akan dipanggil KPK.

Isu snap Rp 10 juta mencuat setelah salah seorang anggota DPRD DKI menyatakan akan mengembalikan Rp 10 juta yang diterimanya jika kasus itu diusut KPK.

Dalam sebuah pernyataannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan bangga menyampaikan hasil penilaian audit reformasi birokrasi Polri yang positif, Kamis (3/6/2010).

Berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks kinerja Polri mencapai 3,85, dari skala 1 sampai 4. Sebuah kado yang amat manis sebelum HUT ke-64 Bhayangkara.

Foto: DOKUMENTASI KOMPAS

Heboh berita rekening gemuk milik para jenderal polisi menjelang Hari Bhayangkara, kita menjadi rindu dengan sosok sederhana Pak Hoegeng, mantan Kapolri yang mendapat tempat di hati rakyat.

Semasa dinas tidak pernah memiliki mobil pribadi sehingga ketika pensiun ke mana-mana harus naik bus kota. Saingannya adalah Bung Hatta, seusai mundur dari kursi wakil presiden di rekeningnya cuma ada Rp 200, sementara uang pensiunnya tidak mencukupi untuk membayar langganan listrik rumah tinggalnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo mulai dilakukan Kejaksaan Agung. Kemarin (29/6), tim penyidik menggali keterangan dari tiga saksi.

Tiga saksi itu adalah mantan Kepala Biro Keuangan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM Ismail Barmawi, perintis Sisminbakum John Sarodja Saleh, dan mantan Ketua Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) Ali Amran Djannah.

Hakim Absen, Sidang Anggodo Ditunda

Sidang terdakwa kasus dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan KPK dengan terdakwa Anggodo Widjojo terpaksa ditunda. Alasannya, dua hakim anggota tidak bisa hadir di sidang karena sakit dan bersiap untuk ujian S-3.

Penundaan sidang tersebut diungkapkan oleh Tjokorda Rai Suhamba selaku ketua majelis hakim di Pengadilan Tipikor kemarin (29/6). "Sidang tidak bisa diselenggarakan karena hakim anggota dirawat inap di rumah sakit dan satu lagi mempersiapkan ujian," papar Tjokorda.

Harapan publik agar Istana Negara turun tangan menyelidiki rekening mencurigakan sejumlah perwira polisi pupus sudah. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan tidak akan terlibat dalam kasus itu. Mereka berdalih, kasus tersebut merupakan urusan internal korps Bhayangkara.