Mabes Polri dan KPK Loyo, Presiden Harus Turun Tangan
Tiga hari menjelang berulang tahun ke-64 pada 1 Juli nanti, korps kepolisian kembali menjadi sorotan. Lembaga bersemboyan Rastra Sewakotama itu diguncang isu lama yang tidak kunjung tuntas. Yakni, dugaan soal rekening mencurigakan atau tidak wajar milik sejumlah perwira polisi. Termasuk, perwira tinggi atau jenderal.
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Hendrikus Seni, selaku terdakwa, mengaku menyuap anggota Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nusa Tenggara Timur karena diperintah atasannya.
Kuasa hukum terdakwa, Titus M Tibo, Senin (28/6), menyampaikah hal itu dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa.
Petugas Dapat Imbalan karena Kurangi Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Salah seorang tersangka adalah pejabat bank terkait dan empat tersangka lainnya petugas di Kantor Pajak Wilayah Bandung Satu.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta kepala daerah segera menyusun peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota untuk mengatur penyelenggaraan standar pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Hingga saat ini baru ada tujuh provinsi yang telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang standar pengendalian.
Hal itu disampaikan Gamawan ketika membuka acara ”Penguatan Implementasi SPIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia” di Jakarta, Senin (28/6).
Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi didominasi oleh nama baru yang belum terdengar kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Untuk itu, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK diminta mempertimbangkan aspek itu mengingat kondisi darurat KPK.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo bertekad melanjutkan reformasi pada Kementerian Keuangan. Munculnya kasus korupsi yang melibatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan masih ada yang perlu diperbaiki di sana. Namun, Agus bertekad akan lebih transparan soal wajib pajak yang nakal.
BPK Berikan Opini Disclaimer pada Kemenkes-BNPB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP) pada laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2009. Tidak hanya itu, BPK juga mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran yang cukup besar di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
Mendagri: Karena Kuasai Otorisasi Belanja-Bantuan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menanggapi soal turunnya izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang ditandatangani presiden. Banyaknya kepala daerah yang diperiksa itu disebabkan buruknya kondisi pemerintahan di wilayah mereka.
Dugaan Korupsi Biaya Akses Sisminnbakum
Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyidik dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan tersangka mantan Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta pengusaha Hartono Tanoesoedibjo. Tim penyidik mulai hari ini (29/6) dan besok (30/6) bakal memeriksa enam saksi.
''Kamis (1/7) baru memeriksa kedua tersangka (Yusril dan Hartono),'' kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Arminsyah di Gedung Kejagung kemarin (28/6).
MEMBACA judul tulisan ini mungkin banyak yang mengernyitkan dahi. Apa hubungan Gayus dengan gula petani? Terbongkarnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan merupakan peristiwa sangat fenomenal. Begitu fenomenalnya sehingga terhadap semua yang menyangkut masalah pajak, publik negeri ini kemudian mengidentikkannya dengan sosok Gayus.
