PARA pejabat Mabes Polri sedang disorot. Kasusnya seputar temuan sekaligus pengaduan lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) soal rekening para jenderal polisi yang bernilai miliaran rupiah. Simpanan berbentuk miliaran rupiah dan ribuan dolar tersebut dianggap tidak sebanding dengan gaji serta tunjangan yang mereka terima setiap bulan.
BELAKANGAN ini, berita paling hot di luar pemberitaan video porno mirip para artis beken Ariel-Luna-Cut Tari adalah seputar rekening gendut para petinggi (pati) Polri. Menurut pemberitaan banyak media massa, setidaknya banyak pati Polri yang memiliki rekening di atas Rp 1 miliar. Oleh banyak pihak, rekening oknum pati Polri ini disebut sebagai rekening mencurigakan.
Apanya yang mencurigakan, wong yang punya sangat jelas para oknum polisi itu sendiri? Kalau rekening mencurigakan, berarti pemiliknya tidak jelas. Di sinilah perlunya pemahaman yang komprehensif mengenai masalah ini.
Pada peringatan Hari Bhayangkara Polri tahun ini, kembali ”pukulan” mengkhawatirkan menimpa Polri. Kali ini melalui laporan utama majalah Tempo pekan ini yang mengisahkan kepemilikan rekening dan transaksi yang tidak lazim dari cukup banyak perwira tinggi Polri.
Tidak hanya itu. Ada pula kisah mengenai ribuan majalah edisi itu kemudian diborong dari para agen oleh, konon, pihak kepolisian. Ini bukan menjadikan kisah mereda, malah bikin mencuat.
Selama delapan bulan pertama masa kerjanya, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dinilai cenderung lebih bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri atau partai politik dibandingkan rakyat. Sensitivitas mereka terhadap rakyat juga rendah.
Demikian penilaian Roy Salam dari Indonesia Budget Centre di Jakarta, Selasa (29/6). Fenomena itu, antara lain, terlihat dari kengototan anggota DPR membangun gedung baru bagi kantor mereka senilai Rp 1,6 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jacobus Purwono sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan sistem listrik tenaga matahari untuk rumah tangga tahun anggaran 2007-2008. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 119 miliar.
KPK juga menetapkan pemimpin proyek, Kosasih, sebagai tersangka.
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (29/6), menghukum mantan Direktur Keuangan PT Perusahaan Gas Negara Djoko Pramono selama 2,5 tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait izin penawaran saham perdana PT PGN pada 2003.
Djoko juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta. ”Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Herdi Agusten.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus menindaklanjuti temuan rekening dengan dana yang besar milik sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain untuk menjaga kredibilitas Polri, langkah itu juga menjadi bagian dari percepatan reformasi birokrasi di Polri.
”Kasus ini harus dituntaskan agar tak mengundang pertanyaan di masyarakat. Komisi III DPR akan mengawasi pengusutannya,” kata Ketua Komisi III (Bidang Hukum) DPR Benny K Harman, Selasa (29/6) di Jakarta.
Dewan Perwakilan Daerah mengikuti jejak Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah yang sebelumnya dikenal dengan nama dana aspirasi. DPD akan meminta pemerintah menambah alokasi dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus sebesar 30 persen per daerah.
Usulan itu disampaikan Ketua Komite IV DPD John Pieris dalam jumpa wartawan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6). Awalnya, DPD berencana untuk mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah dalam bentuk dana pembangunan pedesaan sebesar Rp 1 miliar per desa.
Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan mantan Bupati Kerinci Fauzi Siin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pos anggaran Sekretariat Daerah pada APBD Kabupaten Kerinci 2008. Nilai kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan Rp 3,9 miliar.
Selain Fauzi, dua pejabat daerah lainnya, Asisten Sekretaris Daerah II Sukur Kela Berajo dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Samsurizal, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus serupa.
Proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dilakukan dengan cepat karena sebagai institusi pemerintah, Ditjen Pajak tidak dapat mengadopsi mekanisme pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan perusahaan swasta. Pengembangan kualitas 5.000-6.000 pegawai Ditjen Pajak yang tidak berkinerja sesuai dengan tuntutan modernisasi berlangsung sangat lambat.
