Indonesia, 1 Maret 2016
Kepada Yth.
Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Di Jakarta
Hal: Permintaan Menarik Revisi UU KPK dari Prolegnas 2015-2019
Dengan Hormat,
Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terhormat.
Antikorupsi, Jakarta, 29 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadakan pelatihan budget tracking dana bagi hasil sektor kehutanan. Pelatihan berlangsung di Hotel Santika Slipi, Senin 29 Februari 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 29 Februari 2016 – Sengketa Informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) belum mencapai kesepakatan. Proses sengketa ditunda hingga pertemuan berikutnya.
Dalam persidangan sengketa informasi di Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin, 29 Februari 2016, ICW dan Kejaksaan sepakat untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui agenda mediasi.
Bola Panas Rencana Revisi UU KPK
Presiden Jokowi bersama Pimpinan DPR akhir sepakat menunda revisi UU KPK. Meskipun ditunda, masyarakat tetap menilai Jokowi tidak mampu bersikap tegas karena penundaan tanpa pencabutan revisi UU KPK dari prolegnas 2016 akan menjadi bola panas yang akan membara kembali dikemudian hari.
Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 – Korupsi rentan dilakukan pada sektor pelayanan publik. Hal itu dinyatakan Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah melakukan pemantauan penanganan kasus korupsi tahun 2015.
“Masih ada celah-celah di sektor Pelayanan Publik yang rawan dikorupsi,” papar peneliti ICW Wana Alamsyah di Hotel Akmani Jakarta, 25 Februari 2016. Hal itu terbukti oleh korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, transportasi, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan.
