11
Apr
Berlibur dengan fasilitas Negara
Jejaring sosial media kembali diramaikan tingkah ajaib pejabat Negara.
06
Apr
Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi langkah Pimpinan PKS dalam pemberhentian tersebut.
Melalui pesan yang diterima antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016, mereka mengatakan mendukung keputusan tersebut karena Fahri Hamzah seringkali memberikan komentar negatif ihwal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komentar itu berupa tudingan dan serangan terhadap Komisi Antirasuah itu. Namun, kerap komentar tersebut tidak disertai data yang relevan.
06
Apr
Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah tepat. Hal ini diantaranya karena Fahri kerap memberikan komentar negatif perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komentar Fahri tersebut berupa tudingan dan serangan terhadap KPK. “Bahkan Fahri berulangkali menyampaikan keinginannya untuk membubarkan KPK,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil lewat pesan yang diterima Antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016.
06
Apr
POKOK BERITA:
“KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke DPRD DKI”
06
Apr
Pada 4 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo mengumumkan keputusan untuk mengesampingkan perkara dua mantan pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Meskipun dinilai terlambat, keputusan ini merupakan pilihan paling tepat melihat kondisi politik dan penegakan hukum saat itu.
06
Apr
Korupsi merupakan masalah kronis di negara kita. Walau naik sedikit, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Dari semua lembaga negara dan pemerintahan, lembaga peradilan masih dianggap kurang baik menangani korupsi ini.
Judicial corruption masih menjadi persoalan berat. Setiap kali ada kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan advokat, masyarakat lalu bertanya, apa tidak jera dengan hukuman yang berat?
05
Apr
Antikorupsi.org, Jakarta, 4 April 2016 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly didesak untuk hentikan pengistimewaan terhadap terpidana kasus korupsi.
“Sepanjang koruptor dianggap sebagai ‘raja’ maka tidak akan muncul efek jera buat mereka,” kata Lalola Easter, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui pesan yang diterima Antikorupsi.org, Kamis 31 Maret 2016.
Perlakuan istimewa terhadap narapidana perkara korupsi tidak hanya terjadi satu kali saja. Kendati telah diprotes, nyatanya keistimewaan masih terjadi.
04
Apr
POKOK BERITA:
“Bos Podomoro Tersangka Suap Reklamasi Jakarta”