08
Mar
POKOK BERITA:
“Deponering Abraham Samad dan BW Resmi Digugat di Jalur Praperadilan”
07
Mar
Kinerja penyidikan kasus korupsi di tahun 2015 menurun. Banyak kasus berstatus penyidikan dari tahun sebelumnya yang mangkrak dan tidak kunjung naik ke penuntutan di pengadilan.
Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010-2015 ditemukan 3.042 kasus korupsi berhasil diselidiki oleh aparat penegak hukum (APH)-kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi-yang statusnya naik jadi penyidikan. Kerugian negara mencapai Rp 33,3 triliun dan nilai suap sebesar Rp 999,6 miliar.
06
Mar
Regardless of all the euphoria around the Corruption Eradication Commission (KPK) for the past year, the antigraft body is facing yet another attempt to strip it of its authorities, especially those pertaining to investigation and prosecution. This attempt takes form in the most legitimate way, namely a legislative process to revise the KPK Law.
Admittedly, the current KPK Law is imperfect. However, it is sufficient to support the KPK’s work in combating corruption and therefore, revising the law is uncalled for.
04
Mar
Antikorupsi.org, Jakarta, 4 Maret 2016 – Jaksa Agung HM Prasetyo telah memutuskan untuk mengesampingkan (deponering) kasus mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Kuasa hukum BW dan AS mengapresiasi keputusan tersebut.
04
Mar
Tren Korupsi 2015 : Tunggakan Kasus Tinggi, Kinerja Penegak Hukum Lemah
04
Mar
Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta belum tuntas. Pekan ini, KPK mengaku belum menemukan unsur korupsi selama penyelidikan kasus ini.
Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur dan kerugian negara dalam pembelian lahan rumah sakit seluas 36.410 meter persegi itu. Kerugian mencapai Rp 191,3 miliar.
04
Mar
Batalkan Revisi UU KPK, Tarik RUU KPK Dari Prolegnas!!
02
Mar
Antikorupsi.org, Jakarta, 1 Maret 2016 – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan penarikan agenda Revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dapat dilakukan. Hal itu ia katakan untuk menanggapi desakan publik atas upaya Revisi UU KPK.
“Itu mungkin terjadi kalau sebagian besar fraksi setuju, termasuk di Baleg untuk menarik itu,” katanya setelah menerima perwakilan Guru Besar yang menolak Revisi UU KPK di Gedung DPR/MPR/DPD, Selasa 1 Maret 2016.