Antikorupsi.org, Jakarta, 20 Februari 2016 – Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak hanya berdampak pada kerja institusi KPK. Revisi UU KPK dianggap turut mengancam pemberantasan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam menyatakan, KPK selama ini cukup efektif dalam menangani perkara SDA. Di sektor kehutanan misalnya, terdapat sedikitnya tujuh perkara korupsi yang ditangani sejak KPK berdiri.

Antikorupsi.org, Jakarta, (19/02/2016) – Penolakan rencana Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) kembali menguat. Penolakan Revisi UU KPK yang dinilai melemahkan institusi KPK juga muncul dari kalangan perguruan tinggi.

POKOK BERITA:

“Presiden Menjadi Benteng Terakhir”

Antikorupsi.org, Jakarta, (19/02/2016) – Sidang Sengketa Informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung) di Komisi Informasi Pusat (KIP) ditunda hingga persidangan selanjutnya.

Penundaan disebabkan persoalan legal standing pada pihak Kejagung. Penerima kuasa dari pihak Kejagung dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menghadiri persidangan sengketa.

Atas itu Majelis Komisioner persidangan meminta Kejagung berkoordinasi secara internal kelembagaan mereka.

Mengungkap Suap di Mahkamah Agung

Belum genap dua bulan menduduki jabatannya, pimpinan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah menunjukan tajinya. Setelah sebelumnya meringkus legislator yang diduga terlibat korupsi, kali ini KPK berhasil menggelar operasi tangkap tangan (OTT) untuk menjerat praktek dugaan suap di Mahkamah Agung.

Press Release

Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI

Antikorupsi.org, Jakarta, (18/02/2016) – Indonesia Corruption Watch (ICW) sepakat untuk akhiri sengketa informasi melawan Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Kesepakatan tercapai melalui pertemuan mediasi kedua di Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (17/02).

Sebelumnya, dalam pertemuan mediasi pertama, Mabes Polri sepakat untuk memberikan informasi yang diminta ICW.

POKOK BERITA:

“DPR Mulai Dengar Suara Rakyat”

Antikorupsi.org, Jakarta, (17/02/16) – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sepatutnya dilemahkan. Hal itu ia katakan dalam aksi yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di depan Gedung DPR RI, Rabu (17/02).

“Jangan ada sedikitpun niat untuk melemahkan KPK,” ujarnya. Pelemahan KPK melalui upaya Revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK patut disayangkan.

“Tidak ada urgensi dan alasan mendesak untuk Revisi UU KPK,” imbuhnya.

Antikorupsi.org, Jakarta, (17/02/16) – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali melakukan aksi penolakan Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aksi dilakukan di depan gedung DPR RI, Rabu (17/02).

Dalam aksinya kali ini, replika korek kuping raksasa diberikan kepada anggota DPR RI Fraksi Gerindra Martin Hutabarat. Hal itu dilakukan sebagai simbol agar DPR RI mendengarkan suara publik ihwal Revisi UU KPK.