Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah tepat. Hal ini diantaranya karena Fahri kerap memberikan komentar negatif perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komentar Fahri tersebut berupa tudingan dan serangan terhadap KPK. “Bahkan Fahri berulangkali menyampaikan keinginannya untuk membubarkan KPK,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil lewat pesan yang diterima Antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016.

Fahri juga pernah menuding KPK bersekongkol dengan Pengadilan Tipikor atas vonis terhadap Luthfi Hasan. Vonis itu terkait perkara kasus korupsi impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS tersebut.

Namun, selain seringkali komentarnya tidak didukung dengan data yang relevan, sikap keras Fahri kepada Kepolisian dan Kejaksaan tidak ditemukan. Padahal, permasalahan organisasi penegak hukum tersebut lebih kompleks dibanding KPK.

“Tentu sikap ini menimbulkan tanda tanya yang besar,” Kata Koalisi Masyarakat Sipil lagi.

Adapun Sejak tahun 2010 lalu, setidaknya ada 32 kali komentar negatif Fahri terhadap KPK. Atas itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan dukungan terhadap keputusan Pimpinan PKS yang memberhentikan keanggotaan Fahri Hamzah.

“Keputusan ini layak diapresiasi karena bagian dari peran dan tanggung jawab Partai dalam mengontrol anggotanya di DPR agar tetap sejalan dengan komitmen Partai dalam jalur mewujudkan negara yang bersih dari KKN.”

Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan dukungan terhadap pemecatan Fahri Hamzah terdiri dari PP Pemuda Muhammadiyah, Transparency International Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Perludem, dan Kode Inisiatif.

Fahri Hamzah sendiri tidak menerima keputusan tersebut dan telah menggugat surat pemecatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa, 5 April 2016 lalu. Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan pemecatan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI akan menunggu keputusan pengadilan atas gugatan tersebut.

(Egi)
Dilansir dari berbagai sumber.