12
May
POKOK BERITA:
“Aset Rp 600 Miliar Dirampas untuk Negara”
11
May
Antikorupsi.org, Jakarta, 11 Mei 2016 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk terus melakukan supervisi terhadap penataan izin pertambangan. Hal itu dikatakan oleh Koalisi Anti-Mafia Tambang pasca melakukan pemantauan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Hasil pemantauan Koalisi Anti-Mafia Tambang menemukan, masih terdapat berbagai masalah dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti penataan izin yang belum maksimal, dan pengawasan Pemerintah daerah yang sangat lemah.
11
May
Antikorupsi.org, Jakarta, 11 Mei 2016 – Koalisi Anti-Mafia Tambang mendesak Gubernur dari 31 Provinsi seluruh Indonesia untuk tertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal itu dikarenakan masih banyaknya IUP di berbagai daerah yang masih bermasalah.
“Ada 3.892 IUP yang bermasalah,” kata Wiko Saputra, peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sekaligus anggota Koalisi Anti-Mafia Tambang di Jakarta, Selasa, 11 Mei 2016.
03
May
Antikorupsi.org, 3 Mei 2016--Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini berbiaya mahal. Setidaknya itu kalau kita lihat kenyataan bahwa untuk menjadi anggota legislatif harus membayar mahal, meski hanya contoh kecil, namun fakta ini menjadi cerminan dari rekayasa sistem yang coba kita bangun.
03
May
Antikorupsi.org, 3 Mei 2016--Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pemabngunan (BPKP) bersepakat untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja penanganan kasus korupsi di Indonesia. Demikian beberapa janji yang mengemuka dalam lokakarya nasional tentang penanganan perkara korupsi di Jakarta, 3 Mei 2016.
Janji itu seperti sebuah jawaban setelah para aparat penegak hukum tersebut ditagih dan ditanya soal masih buruknya penanganan kasus korupsi.
