Antikorupsi.org, Jakarta, 18 Mei 2016 – Hasil persidangan dugaan pelanggaran kode Etik Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis diminta untuk dibuka ke masyarakat luas. Hal itu dikatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK.
“Apapun hasilnya kami meminta keterbukaan seluas-luasnya kepada masyarakat,” tuntut Agus Sunaryanto, anggota Koalisi Selamatkan BPK, di Kantor BPK, Rabu, 18 Mei 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 18 Mei 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK hadiri panggilan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Panggilan berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Ketua BPK RI Harry Azhar Azis.
Agus Sunaryanto, anggota Koalisi Selamatkan BPK mengatakan, anggota MKKE memintai keterangan terkait kesahihan data pelaporan tersebut. “Dimintai klarifikasi terkait data-data,” kata Agus di Kantor BPK, Jakarta, Rabu 18 Mei 2016.
POKOK BERITA:
“Ahok: Proyek Pengembang Reklamasi Jalan Terus”
Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Mei 2016 – Nilai Kerugian Negara akibat korupsi sektor pendidikan mencapai jumlah 1,3 Triliun Rupiah. Data tersebut dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang telah melakukan pemantauan terhadap korupsi di sektor pendidikan.
Selama tahun 2006 – 2015, ICW juga mencatat jumlah kasus korupsi sektor pendidikan. “Jumlahnya mencapai 425 kasus,” kata Peneliti ICW Wana Alamsyah saat Diskusi Media Tren Penyidikan Kasus Korupsi Sektor Pendidikan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2016.
POKOK BERITA:
“Aroma Politik Uang Nodai Terpilihnya Ketua Baru”
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2016 – Pemerintah Indonesia menyatakan berbagai komitmen terkait Antikorupsi di forum berskala internasional bertajuk Anti-Corruption Summit London 2016. Komitmen tersebut diapresiasi oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.
Dalam forum yang berlangsung 12 Mei 2016 lalu di London, Inggris, Pemerintah Indonesia mengangkat isu terkait antikorupsi seperti penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, praktik pencucian uang, dan transparansi kepemilikan sesungguhnya dari entitas bisnis/perusahaan (Beneficial Ownership).
Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2016 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI kembali absen dalam persidangan sengketa informasi. Ketidakhadiran Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI disesali oleh Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai pemohon sengketa informasi.
“Sudah seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki itikad baik untuk mengikuti dan menyelesaikan proses sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU KIP,” keluh Wakil Direktur FWI Soelthon Gusstya N, dalam pesan yang diterima antikorupsi.org, Minggu, 15 Mei 2016.
Sudah satu bulan lebih Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Alghiffari Aqsa disibukkan dengan memantau kegiatan rutin. Kegiatan tersebut adalah Karya Bantuan Latihan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta. Pelatihan bagi pemuda dan masyarakat umum lain yang hendak mendapat pemahaman akan isu seputar hukum, politik, dan ketidakadilan itu terlaksana untuk ke-34 kalinya.
Antikorupsi.org, Jakarta, 10 Mei 2016 – Para pemuda peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta deklarasikan Manifesto Melawan Oligarki. Dalam acara bertajuk “Kita 99% vs 1%”, Oligarki dinilai para pemuda tersebut membahayakan sistem demokrasi.
