Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya segera mengambilalih kasus penyuapan yang dilakukan Adrian Waworunto dan Rudy Sutopo (tersangka kasus BNI) terhadap Brigjen Pol Samuel Ismoko dan Kombes Pol Irman Santoso. Sebab, kalau Mabes Polri yang menangani kasus tersebut, yang dihukum cuma Ismoko dan Irman Santoso saja.

Sutrimo, mantan ketua DPRD Kabupaten Kendal-- yang kini duduk sebagai ketua komisi C-- pagi kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Jateng. Sutrimo diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana bantuan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng sebesar Rp 30 miliar. Pemeriksaan itu berlangsung di ruang tipikor mulai sekitar pukul 09.00 WIB.

BOYOLALI - Koordinator Masyarakat Antikolusi Korupsi (Marak), Boyolali, Sarbini MAg meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) menyelidiki pengadaan buku sekolah untuk siswa SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/SMK dengan cara penunjukan langsung oleh Bupati kepada penerbit PT Balai Pustaka (BP). Pengadaan buku tersebut diduga terjadi penyimpangan dan di kabupaten/kota lain sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

SEMARANG - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), ternyata menurunkan intelijen khusus ke Temanggung, dalam rangka supervisi pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Wage, Ngadirejo Adiwinangun, Temanggung, senilai Rp 8,1 miliar.

Manado, Kompas - Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang meminta semua honorarium di luar gaji yang dibayarkan kepadanya selaku gubernur dan juga kepada wakil gubernur dihentikan. Keperluan pribadi pejabat jangan jadi beban rakyat atau APBD.

Jakarta, Kompas - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai Kepala Polri baru Jenderal (Pol) Sutanto belum maksimal memberantas korupsi. Neta yang dihubungi Senin (17/10) menegaskan, polisi, terutama reserse, adalah garda terdepan pemberantasan korupsi di masyarakat.

JAKARTA (Media): Probosutedjo mengungkapkan uang yang dikeluarkan untuk urusan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diterima jaksa, sedangkan di Pengadilan Tinggi DKI diterima hakim dan jaksa.

Momentum bagus bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar praktek jual-beli perkara di Mahkamah Agung. Adakah Hakim Agung terlibat?

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menaikkan pendapatan DPRD DKI secara drastis melalui Peraturan Gubernur Nomor 114/2005 tentang belanja DPRD DKI. Kenaikan pendapatan itu meliputi kenaikan dari sisi penghasilan tetap yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, uang paket, tunjangan beras, ataupun tunjangan jabatan. Sebagai contoh, nilai penghasilan tetap anggota sampai Ketua DPRD yang sebelumnya berkisar Rp 5-6 juta, dengan Peraturan Gubernur Nomor 114/2005 menjadi Rp 6-8 juta. Selain itu, peraturan gubernur tersebut menaikkan belanja penunjang DPRD yang signifikan pula. Ambil contoh, kenaikan insentif khusus atau uang lelah untuk Ketua DPRD yang lebih dari tiga kali lipat, yakni sebelumnya Rp 600 ribu menjadi Rp 2 juta

Selama ini masyarakat dibuat resah dan frustrasi oleh apa yang bernama mafia peradilan. Hampir semua orang, terutama yang terlibat dalam proses peradilan, merasakan keberadaan lingkaran mafia itu. Mulai kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, yang namanya mafia peradilan sudah hampir menjadi penguasa utama ketimbang proses peradilan itu sendiri. Di tengah hegemoni mafia ini, terasa seperti lelucon memburu keadilan di lembaga peradilan tanpa membawa modal untuk menyelesaikan transaksi kotor. Ironis memang, tapi begitulah kenyataannya