Pejabat eksekutif maupun legislatif sama-sama berbahayanya apabila memiliki bisnis. Hasil studi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pengusaha yang terjun ke politik dan menjadi pejabat publik umumnya memiliki motif utama mengejar kemudahan fasilitas.

Atas dasar itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung langkah pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) bisnis anggota kabinet.

Wakil Koordinator ICW Luky Djani, Senin (14/11), mengharapkan peraturan itu tidak sekadar dituangkan dalam Instruksi Presiden. Namun, diperluas menjadi undang-undang antikonflik kepentingan pejabat pusat sampai daerah.

Pejabat yang berbisnis itu, baik di eksekutif atau legislatif, sama berbahayanya. Pusat dan daerah juga sama saja, katanya.

Dalam peraturan itu sendiri, perlu diatur soal jeda bisnis bagi pengusaha yang hendak terjun menjadi pejabat publik. Dia mencontohkan Amerika Serikat yang melarang pejabatnya berbisnis selama dua tahun sebelum maupun sesudah menjabat.

Selain bisnis pejabat bersangkutan, yang harus diawasi juga adalah bisnis keluarga pejabat. Mereka pun tidak bisa menerima uang dari negara sepeser pun termasuk proyek-proyek. Hal ini diberlakukan untuk tiga generasi baik ke atas dan ke samping.

Di sejumlah negara, seperti Thailand, sudah menerapkan mekanisme interest disclosure. Sebelum menduduki jabatan publik, dia harus mengumumkan usahanya sehingga tak ditempatkan di sektor yang bisa menimbulkan selingkuh kepentingan, ujar Luky.

Kelemahan detail
Sejumlah anggota DPR mendukung gagasan pemerintah tersebut. Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dradjad Wibowo, salah satu di antaranya. Namun, dia mengingatkan agar peraturan tersebut nantinya dibuat secara rinci. Kalau sumir tidak akan efektif, ucapnya.

Dia mencontohkan, salah seorang pemimpin oposisi di Australia pernah jatuh hanya karena ketahuan menelepon agar temannya dibantu.

Suryama, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mempunyai opini senada. Makin berkuasa seseorang, seharusnya semakin tidak leluasa menggunakan hak-hak pribadinya. Tetapi, yang terjadi di sini sebaliknya, makin berkuasa, makin leluasa, ujarnya.

Rambe Kamarulzaman dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan sanksi bagi pejabat yang ketahuan berbisnis harus sangat berat. Copot saja! katanya menegaskan. (SUT)

Sumber: Kompas, 15 November 2005