Pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akan memasuki masa satu tahun
Kata terdakwa, potensi kerugian negara muncul setelah mereka ditahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya segera mengambilalih kasus penyuapan yang dilakukan Adrian Waworunto dan Rudy Sutopo (tersangka kasus BNI) terhadap Brigjen Pol Samuel Ismoko dan Kombes Pol Irman Santoso. Sebab, kalau Mabes Polri yang menangani kasus tersebut, yang dihukum cuma Ismoko dan Irman Santoso saja.
Sutrimo, mantan ketua DPRD Kabupaten Kendal-- yang kini duduk sebagai ketua komisi C-- pagi kemarin menjalani pemeriksaan di Polda Jateng. Sutrimo diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi dana bantuan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng sebesar Rp 30 miliar. Pemeriksaan itu berlangsung di ruang tipikor mulai sekitar pukul 09.00 WIB.
BOYOLALI - Koordinator Masyarakat Antikolusi Korupsi (Marak), Boyolali, Sarbini MAg meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) menyelidiki pengadaan buku sekolah untuk siswa SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/SMK dengan cara penunjukan langsung oleh Bupati kepada penerbit PT Balai Pustaka (BP). Pengadaan buku tersebut diduga terjadi penyimpangan dan di kabupaten/kota lain sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
SEMARANG - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), ternyata menurunkan intelijen khusus ke Temanggung, dalam rangka supervisi pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Wage, Ngadirejo Adiwinangun, Temanggung, senilai Rp 8,1 miliar.
Manado, Kompas - Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang meminta semua honorarium di luar gaji yang dibayarkan kepadanya selaku gubernur dan juga kepada wakil gubernur dihentikan. Keperluan pribadi pejabat jangan jadi beban rakyat atau APBD.
Jakarta, Kompas - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai Kepala Polri baru Jenderal (Pol) Sutanto belum maksimal memberantas korupsi. Neta yang dihubungi Senin (17/10) menegaskan, polisi, terutama reserse, adalah garda terdepan pemberantasan korupsi di masyarakat.
JAKARTA (Media): Probosutedjo mengungkapkan uang yang dikeluarkan untuk urusan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diterima jaksa, sedangkan di Pengadilan Tinggi DKI diterima hakim dan jaksa.