Koalisi Tolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Pernyataan Sikap

BHP: Sekolah Jadi Komoditas

Rancangan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) mendekati selesai. Salah satu aturan tentang pendidikan ini belum banyak diketahui orang. Untuk mengkritisi regulasi ini ICW bersama beberapa lembaga peduli pendidikan seperti Seknas Fitra, Suara Ibu peduli, Auditan, Koalisi Pendidikan menyelenggarakan diskusi dengan tema monitoring dampak implementasi UU BHP. Hadir sebagai pembicara adalah pengamat pendidikan HAR Tilaar, Darmaningtyas pengurus Mejelis Luhur Perguruan Tamansiswa, dan Lodwick E Paat dari Koalisi Pendidikan.

Tolak Liberalisasi Pendidikan

Jika Disahkan, RUU BHP Akan Berdampak Luas terhadap Upaya Penyiapan SDM

Kasus BLBI; Kejagung Mulai Memeriksa BPPN dan Depkeu

Kejaksaan Agung memulai pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

368 Peraturan Daerah Berpotensi Melahirkan Pungutan Liar

Sebanyak 368 peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur dinilai dapat menghambat perkembangan dunia usaha, khususnya investasi yang ada di provinsi tersebut. Ini hasil temuan Bank Indonesia. Setelah kami kaji, ternyata perda-perda itu juga berpotensi mematikan dunia usaha Jawa Timur, kata anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Jawa Timur, Trisno Udjud, kemarin.

KPK Didesak Selidiki Dugaan Korupsi Calon Gubernur Jakarta

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menduga dua pasangan calon Gubernur DKI Jakarta melakukan tindak pidana korupsi. Kami harap Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus ini, ujar Ketua YLBHI Patra M. Zen di kantornya kemarin.

Pencalonan Pimpinan KPK; Kekayaan Calon Harus Diteliti

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta untuk menelusuri rekam jejak calon, antara lain dengan meneliti kekayaan mereka. Untuk itu, Pansel harus membangun jaringan informasi dengan KPK, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Ditjen Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Nasional, dan lembaga swasta untuk mendapatkan bukti.

Tersangka Kasus VLCC Ditetapkan Pekan Depan

Direksi harus bertanggung jawab.

Yusril Kenalkan Fahmi kepada Mantan Sekjen; Yendra Fahmi Diberi Keuntungan 10 Persen

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra disebutkan sebagai orang yang memperkenalkan Yendra Fahmi kepada Hasanuddin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Fahmi disebut-sebut memperoleh 10 persen dari nilai proyek sistem pemindai sidik jari otomatis.

Bukti Aliran Dana Bank Sentral ke DPR Diusut

Masalah ini seharusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Subscribe to Subscribe to