Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi rencananya akan dibentuk di lima wilayah Indonesia. Jadi nanti akan menggunakan sistem zona, kata Ketua Tim Pengarah Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Prof Romly Atmasasmita saat dihubungi kemarin.
Press Release
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
Setiap tahun penerimaan siswa baru selalu menyisakan banyak masalah. Tidak terkecuali pada tahun ajaran 2007/2008 yang usai beberapa hari lalu. Daya tampung minim disertai rumitnya berbagai persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh dinas pendidikan dan sekolah serta beragamnya jenis biaya yang wajib disediakan membuat warga sulit mendapat tempat di sekolah.
Administrasi negara tidak banyak mendapat perhatian di negara ini. Namun, reformasi birokrasi menjadi salah satu tawaran dalam pembenahan sistem penyelenggaraan negara. Meskipun tidak sama, keduanya memiliki keterkaitan. Administrasi negara tidak akan baik tanpa adanya sistem birokrasi yang efektif dan efisien.
Mantan Komisaris PT Pertamina Roes Aryawijaya mendatangi gedung Kejagung kemarin (30/7). Roes yang saat ini menjabat Deputi Usaha Pertambangan dan Telekomunikasi Strategis Kementerian BUMN itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi penjualan dua tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) milik Pertamina pada 2004.
Para petinggi hukum negeri ini semakin serius membongkar kembali skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga merugikan negara puluhan triliun rupiah. Kini, tak hanya Kejaksaan Agung yang menyelidiki dugaan mark up sejumlah obligor dalam melunasi utang BLBI. Kepolisian dan Bank Indonesia akan disertakan.
Di era reformasi ini sudah biasa pejabat negara masuk penjara karena kasus korupsi. Menteri, gubernur, bupati, wali kota, hingga anggota DPR/DPRD kini banyak yang menginap di penjara. Di antara mereka ada yang melakukan korupsi dana haji, dana kelautan dan perikanan, dana sapi, dana beras, hingga korupsi dana buku. Anehnya, semakin banyak kasus korupsi yang diungkap, bukannya membuat efek jera di kalangan pejabat, justru semakin banyak dan semakin berani praktik korupsi di negeri ini.
Kepala Subbagian Umum Komisi Pemilihan Umum Bantul Marsono yang menjadi salah satu terdakwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 lalu, divonis penjara satu tahun empat bulan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.
Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Senin (30/7), menggeledah Kantor Bupati dan Kantor Tata Usaha Bupati Garut yang terletak di kompleks perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Garut.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membantah adanya upaya untuk menyusupkan calon pimpinan KPK.
