Setelah Penetapan Aulia Sebagai Tersangka
Proses hukum kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) tak berhenti dengan penetapan empat tersangka baru, termasuk mantan anggota Dewan Gubernur BI Aulia Pohan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji terus memburu sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi senilai Rp 100 miliar tersebut.
Proses verifikasi administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap daftar calon anggota legislatif dari partai politik akan segera berakhir. Sayangnya, di ujung tahapan penting ini, kepentingan publik terkait dengan soal integritas masih belum benar terpuaskan. Integritas keuangan salah satu di antaranya. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan. Buruknya integritas keuangan calon legislator berarti ancaman bagi akuntabilitas keuangan politik, termasuk dana kampanye pemilu. Di kemudian hari, hal ini juga dapat berekor korupsi.
Lima anggota DPR mengakui telah menerima uang, beberapa di antaranya menerima saat kunjungan kerja ke Tanjung Api-api. Sebagian lain anggota Dewan menerima dari Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faisal yang diserahkan oleh anggota DPR, Mardjono. Pemberian uang itu bervariasi Rp 25 juta sampai Rp 35 juta.
Menyusul berakhirnya masa kerja Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung per 31 Oktober, Mahkamah Agung akan dipimpin oleh Harifin A Tumpa. Harifin akan menjalankan tugas pimpinan tersebut hingga terpilihnya Ketua MA baru sebagai pengganti Bagir.
Jaksa Agung menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan jaksa terhadap Ratmadi Saptondo, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo di Provinsi Gorontalo. Sanksi disiplin itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Jaksa Pengacara Negara yakin menang.
Direktur Utama PT Vista Bella Pratama Taufik Surya Darma menggugat Menteri Keuangan dengan nilai Rp 2,225 triliun. Menteri Keuangan dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyembunyikan dan mencairkan deposito PT Timor Putra Nasional di Bank Mandiri sebesar Rp 1,225 triliun pada 28 Agustus 2008.
Tim Kejaksaan Agung bersiteguh, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang ditangani kejaksaan sudah final. Penanganan kasus BLBI tersebut sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tim Pelaksana Tim Nasional Pengambilalihan Bisnis atau Timnas PAB TNI berencana menyerahkan sejumlah rekomendasi mereka terkait langkah pengambilalihan seluruh bisnis TNI ke Tim Pengawas dan Pengarah.
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan jaksa Komisi Pemberantas Korupsi tidak puas atas keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.
Pihak istana memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan melindungi Bupati Situbondo Ismunarso yang terlibat kasus dugaan korupsi dana kas daerah Rp 45,7 miliar. Presiden SBY menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu kepada aparat hukum
