Dugaan Korupsi Akses Fee Sismin bakum pada 2002
Dugaan penyimpangan uang negara dalam proyek Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Ditjen Administrasi Hukum Umum Depkum HAM ternyata sudah dicium Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak 2002. Hasil audit BPKP pada awal 2003 menunjukkan adanya dana Rp 81 miliar yang tidak masuk kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Bagaimana wajah hukum Indonesia setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional pasca-80 tahun Sumpah Pemuda dan setelah 63 tahun Proklamasi Kemerdekaan?
Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Rabu (29/10), divonis lima tahun penjara terkait kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Pada hari yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada akhirnya dijatuhkan untuk Burhanuddin Abdulah. Lima tahun penjara dan denda Rp250 juta.
Audit Biaya Perkara di Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan lainnya merupakan salah satu isu yang sempat hilang dalam pembahasan revisi UU MA di DPR. Padahal, topik ini sangat krusial, karena berhubungan dengan sejarah buruk MA dalam mengelola keuangan, sekaligus menegaskan kebebalan institusi tersebut tentang ketertutupan terhadap audit. Bahkan, dalam perkembangannya MA selalu menolak eksistensi BPK hingga Komiri Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun dan memulai penyelidikan.
Tiga tokoh, masing-masing Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Amien Sunaryadi, dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas, menerima Bung Hatta Anticorruption Award 2008. Menurut Ketua Bung Hatta Anticorruption Award Clara Juwono, penghargaan ini diberikan guna menginspirasi orang-orang atau kelompok untuk turut melawan korupsi.
Kejaksaan Agung turun tangan untuk menyelidiki mafia pemalsuan vonis di Medan, Sumatera Utara.
Kejaksaan Agung turun tangan untuk menyelidiki mafia pemalsuan vonis di Medan, Sumatera Utara. Juru bicara Kejaksaan, Jasman Pandjaitan, menyatakan dia sudah memerintahkan aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyelidiki kasus tersebut. Seorang inspektur dari Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung juga segera diutus ke Medan. "Ia berangkat dalam waktu dekat," kata Jasman di kantornya kemarin.
Bobby Suhardiman mengakui menerima uang Rp 300 juta.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta membantah disebut terlibat dalam skandal aliran dana Bank Indonesia ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 senilai Rp 31,5 miliar. Ia juga membantah tudingan menerima duit Rp 1 miliar dalam perkara itu.
Bung Hatta Anti-Corruption Award atau BHACA tahun 2008. Inilah perhelatan untuk penobatan tokoh antikorupsi. Memanfaatkan momentum Hari Sumpah Pemuda, mereka yang mendapat penghargaan diharapkan konsisten sepanjang hidupnya melawan setiap bentuk penyimpangan kekuasaan, seperti figur Bung Hatta.
Hakim: Mengapa Paskah Tidak Lapor ke BK DPR
Mantan anggota DPR, Bobby Suhardiman, mengaku pernah menerima uang Rp 300 juta dari anggota DPR, Hamka Yandhu. Uang itu kini sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
