Diduga menyalahgunakan kewenangan pengadaan alat rontgen portable untuk Puskesmas daerah tertinggal.
KEPALA Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan (Depkes) RI, Mardiono ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan selama 20 hari terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di daerah tertinggal itu dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan.
Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan uang negara Rp238 miliar dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Bank Industri. Tim Likuidasi Bank Industri bersedia menyerahkan seluruh aset Bank Industri kepada Pemerintah.
Jaksa belum memperoleh laporan dari pengacara yang disewa Pemerintah Indonesia untuk menangani perkara Pemerintah Indonesia di Guernsey, Inggris. Perkara itu terkait uang Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada rekening Garnet Invesment Limited yang tersimpan di Banque Nationale de Paris and Paribas cabang Guernsey.
Mantan Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Romli Artasasmita, Kamis (27/8), melaporkan pemalsuan dokumen dakwaan yang membuat ia menjadi terdakwa. Kini Romli menjadi terdakwa kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum dan dikenakan tahanan kota.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas menyatakan siap mundur dari pencalonan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan apabila ternyata proses seleksi di DPR tidak transparan.
Komisi Pemilihan Umum diduga melakukan pemborosan dalam pengadaan peralatan intelligent character recognition yang digunakan dalam Tabulasi Nasional Pemilu Legislatif 2009.
Berkas perkara ketua non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar telah diajukan Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Antasari diajukan ke dalam persidangan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Atas kasus tersebut, Antasari telah dinonaktifkan dari jabatan ketua KPK. Penonaktifan itu menjadi permanen ketika Antasari menjadi terdakwa.
Sejumlah organisasi antikorupsi pesimistis Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mampu menuntaskan penanganan kasus korupsi bantuan sosial APBD Kutai Kartanegara 2005-2006. Kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 28 miliar itu diduga melibatkan 37 dari 40 anggota DPRD Kutai Kartanegara.
Kamis, 27 Agustus 2009 sekitar jam 13.30 WIB, kami dari Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi, menggelar aksi di DPR. Seperti biasanya, pada aksi kali ini kami membawa Poster bertuliskan 1 Bulan Lagi. Hal itu untuk mengingatkan DPR, bahwa DPR tinggal memiliki waktu 1 bulan untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Jika tidak, pengadilan terancam bubar.
Siap Beber Pelanggaran Kode Etik Pekan Ini
KPK menegaskan akan membentuk komite etik untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. ''Pembentukan komite etik ini suatu keharusan bagi KPK. Sebab, tim yang kami bentuk sudah bekerja," jelas Wakil Ketua KPK Jasin kemarin (26/8).
