Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, reformasi birokrasi masih menjadi persoalan paling pokok dalam agenda pembangunan saat ini. Selain memastikan birokrasi berjalan dengan akuntabel, reformasi juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan birokrasi.

Untuk itu, Presiden membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan menunjuk Wakil Presiden Boediono untuk memimpin komite ini.

Pembahasan mengenai reformasi birokrasi itu menjadi agenda tunggal dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (12/5).

Akhirnya, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dijadikan sebagai tersangka dan langsung ditahan terkait dengan praktik mafia hukum dalam penanganan kasus PT Salmah Arwana Lestari di Rumbai, Riau. Susno diduga menerima suap Rp 500 juta.

Sepuluh truk pengangkut peti kemas mengantre di seberang pintu jalur merah di Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara. Wajah lelah tampak di belakang kemudi. Gerah di dalam kabin truk tua tak berpendingin udara itu, kenek di sampingnya turun, berteduh sambil menunggu truk itu keluar lagi membawa peti kemas.

Tanpa tanda pengenal yang menjelaskan yang bersangkutan adalah pengurus dokumen atau sopir yang membawa surat pengambilan barang dan petugas, kini tidak ada lagi yang diperbolehkan masuk.

”Tidak lagi seberani dulu,” kata Didin (30), sopir truk pengangkut peti kemas.

Pemerintah menemui tantangan berat saat menagih pajak orang- orang sangat kaya di Indonesia. Budaya aparat pajak yang enggan mendatangi kediaman orang kaya hingga masalah legal yang sengaja digunakan untuk menghambat aparat pajak menjadi penyebab utama sulitnya pengumpulan penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (13/5).

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji terus membuat sensasi. Meski sudah meringkuk di tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, dia masih memiliki sejumlah amunisi tentang kasus yang belum terselesaikan.

Salah satunya, Susno siap membeber dugaan kecurangan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2009. "Pak Susno punya informasi yang sangat penting soal kecurangan DPT," ujar politikus Partai Bulan Bintang Ali Mochtar Ngabalin setelah menjenguk Susno di Mako Brimob kemarin (13/5).

Mabes Polri meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) legawa terkait dengan penarikan empat penyidik yang diperbantukan. Kepolisian beralasan para personel tersebut perlu dipromosikan untuk naik pangkat.

''Ini dalam rangka promosi dan perpindahan jabatan yang sama,'' jelas Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Zainuri Lubis di kantornya kemarin (13/5).

Saksi Kunci Kasus Suap Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memperoleh keterangan dari Resco terkait dugaan penerimaan suap kepada anggota DPR Jhony Allen Marbun. Selanjutnya, KPK bakal mendalami pengakuan terkait aliran dana dalam kasus korupsi dana stimulus fiskal Dephub (kini Kemenhub) tersebut.

Satuan Tugas (satgas) Pemberantasan Mafia Hukum keberatan dengan desakan Komisi Hukum DPR agar menarik Wakil Jaksa Agung Darmono dari tim bentukan presiden itu. Apalagi, Jaksa Agung Hendarman Soepandji telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan penarikan Darmono.

''Kalau memang terjadi penarikan, itu sangat disayangkan,'' ujar anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa kepada koran ini kemarin (13/5). ''Alasan yang dikemukakan Komisi III (hukum) DPR tidak signifikan (untuk ditindaklanjuti),'' tambahnya.

Persiapan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus terkendala. Kali ini Mahkamah Agung (MA) mengeluhkan kualitas hakim ad hoc. Padahal, hakim nonkarir itu berperan mengimbangi peran hakim karir dalam memberikan pertimbangan hukuman.

SBY: Birokrasi Buruk Jadi Bom Waktu Pemerintah

Reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya tuntas membuat korupsi masih merajalela di negeri ini. Banyak pejabat pemerintah yang tersangkut kasus hukum. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap reformasi birokrasi menjadi agenda utama menuju pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.