Penyerahan dokumen rekomendasi hasil penyelidikan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terganjal Tata Tertib DPR. DPR hanya berkewajiban memberikan keputusan Pansus itu kepada Presiden.
Mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan diharapkan tak memengaruhi penyelesaian kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century. Penyelesaian melalui proses hukum harus tetap dilanjutkan meski Sri Mulyani tidak lagi berada di Indonesia.
Menkeu Baru Sebelum 1 Juni
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak berniat menggantikan posisi Menteri Keuangan yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati oleh pejabat sementara. Penggantinya adalah pejabat yang definitif pilihan Presiden.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menunjuk seorang Pelaksana Tugas Menkeu sebelum 1 Juni mendatang. ”Tidak akan ada,” ujar Hatta kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (6/5).
Hakim Pembebas Gayus Tambunan
Posisi Muhtadi Asnun, hakim yang membebaskan Gayus Halomoan Tambunan, berada di ujung tanduk. Mabes Polri telah menetapkan mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang itu sebagai tersangka.
Komisi Yudisial (KY) bakal merekomendasikan agar majelis kehormatan hakim (MKH) memecat hakim asal Tuban tersebut. ''Besok (hari ini, 7/5), dia dipanggil (Mabes Polri) sebagai tersangka. Kasusnya adalah gratifikasi atau penerimaan uang,'' kata kuasa hukum Asnun, Farhat Abbas, kemarin (6/5).
Kemampuan manajerial Wakil Jaksa Agung Darmono tengah diuji. Itu menyusul sorotan dari Komisi III (bidang hukum) DPR yang menyarankan agar Darmono ditarik dari anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.
"Sekarang memang tergantung bagaimana kemampuan Pak Darmono dalam me-manage tugas-tugasnya," kata Hasril Hertanto, koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi), di Jakarta kemarin (6/5). Itu menjadi penting untuk keefektifan tugas Darmono sebagai wakil jaksa agung.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai terdapat 48 titik rawan praktik korupsi dalam penyelenggaraan haji. KPK meminta Kementerian Agama membenahi titik-titik rawan itu sehingga penyelenggaraan haji bebas korupsi.
''Temuan KPK ini adalah hasil mengkaji sejak Januari 2009 hingga Maret 2010,'' ujar Wakil Ketua KPK M. Jasin setelah menerima Menteri Agama Suryadharma Ali di Kantor KPK kemarin (6/5).
Ke-48 titik itu terbagi empat kelompok, yakni sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia (SDM), di Kementerian Agama.
Polisi Siapkan Surat Panggilan Kedua
Komjen Pol Susno Duadji kembali membuat suasana internal kepolisian memanas. Mantan Kabareskrim itu kemarin menolak datang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ikan arwana. Susno menganggap panggilan tersebut tidak jelas dan penuh keanehan.
Mangkirnya Susno dari panggilan pertama itu direspons oleh Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD). Dicegat wartawan di Kantor Presiden, Kapolri berharap agar Susno kooperatif dan tidak berasumsi macam-macam.
Minta Pimpinan Tidak Korbankan Anak Buah saat Pamit di Kemenku
Setelah rencana mundur dari kursi menteri keuangan (Menkeu) mendapat restu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani Indrawati kemarin mulai menyampaikan pesan-pesan perpisahan dengan anak buahnya di jajaran Kementerian Keuangan. Dalam pidatonya di acara peresmian Layanan Unggulan Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta kemarin, Sri Mulyani menyelipkan beragam pesan.
Komisi III—Bidang Hukum—Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan Jaksa Agung untuk mengganti posisi Wakil Jaksa Agung dalam keanggotaan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Hal ini untuk lebih mengefektifkan tugas fungsional dan struktural Wakil Jaksa Agung di Kejaksaan.
Demikian salah satu rekomendasi dari rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (5/5). Raker yang dipimpin Ketua Komisi III Benny K Harman itu dihadiri Jaksa Agung Hendarman Supandji, Wakil Jaksa Agung Darmono, dan para jaksa agung muda.
Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial sebaiknya tidak hanya menunggu adanya calon yang mendaftarkan diri. Panitia harus mau ”menjemput bola”, mendatangi dan meminta komunitas di bidang hukum, termasuk dari kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, memajukan calon yang berkualitas.
