KITA bisa sedikit bernapas lega. Rabu, 12 Mei 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk Komite Reformasi Birokrasi Nasional dalam upaya melanjutkan rencana pemerintah yang sejak dulu belum efektif. Yaitu, terciptanya birokrasi yang akuntabel, produktif, profesional, dan bebas korupsi.
Minggu, 16 Mei 2010. Pk.13.00 WIB di kantor ICW, Kalibata.. penyidik Polri yang ada di KPK, secara prinsip pasti terpaut "loyalitas ganda". Di satu sisi mengabdi pada pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain rentan di intervensi institusi asalnya. Hal ini tentu saja, berakibat TERSANDERANYA KPK..Untuk mengkoreksi ini, KPK mutlak butuh PENYIDIK INDEPENDEN.
Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus melawan. Ia mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap dirinya.
Bahkan, Susno berjanji akan membongkar kasus-kasus mafia hukum yang lebih besar, termasuk di lingkungan Polri. Istri Susno, Ny Herawati, juga telah mengirimkan surat pengaduan kepada Ny Ani Yudhoyono.
Rencana penarikan empat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi oleh institusi asal, yaitu kepolisian, dinilai sebagai bagian dari upaya pelemahan terhadap KPK. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi jika KPK serius menyiapkan penyidik independen.
Panitia Seleksi Komisi Yudisial meminta pemerintah menyiapkan landasan hukum untuk memperpanjang masa kerja komisioner KY sampai proses seleksi, baik di tingkat Pansel maupun Dewan Perwakilan Rakyat, selesai. Alasannya, Pansel tak akan mampu memperoleh calon komisioner dalam waktu kurang dari tiga bulan atau hingga 2 Agustus mendatang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar segera merespons rekomendasi DPR terkait penuntasan kasus Bank Century sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing. Hal itu perlu dilakukan sejalan dengan proses pengungkapan skandal Bank Century di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Presiden Yudhoyono mengingatkan lembaga-lembaga penegak hukum itu ketika mengawali Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/5).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, reformasi birokrasi masih menjadi persoalan paling pokok dalam agenda pembangunan saat ini. Selain memastikan birokrasi berjalan dengan akuntabel, reformasi juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan birokrasi.
Untuk itu, Presiden membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan menunjuk Wakil Presiden Boediono untuk memimpin komite ini.
Pembahasan mengenai reformasi birokrasi itu menjadi agenda tunggal dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (12/5).
Akhirnya, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dijadikan sebagai tersangka dan langsung ditahan terkait dengan praktik mafia hukum dalam penanganan kasus PT Salmah Arwana Lestari di Rumbai, Riau. Susno diduga menerima suap Rp 500 juta.
Sepuluh truk pengangkut peti kemas mengantre di seberang pintu jalur merah di Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara. Wajah lelah tampak di belakang kemudi. Gerah di dalam kabin truk tua tak berpendingin udara itu, kenek di sampingnya turun, berteduh sambil menunggu truk itu keluar lagi membawa peti kemas.
Tanpa tanda pengenal yang menjelaskan yang bersangkutan adalah pengurus dokumen atau sopir yang membawa surat pengambilan barang dan petugas, kini tidak ada lagi yang diperbolehkan masuk.
”Tidak lagi seberani dulu,” kata Didin (30), sopir truk pengangkut peti kemas.
