Kondisi sebagian besar alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh jadi tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga NTT hampir setiap tahun.
Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu.
LPSK Setuju Lindungi Susno Duadji
Praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji, Senin (24/5), mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sidang diisi pembacaan permohonan oleh kuasa hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Kuasa hukum Susno, antara lain, Henry Yosodiningrat, Mohamad Assegaf, dan Ari Yusuf Amir. Termohon, Polri dan Bareskrim Polri, diwakili kuasa hukumnya, antara lain, Iza Fadri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis salah seorang terdakwa kasus cek perjalanan (travelers cheque) Endin A.J. Soefihara. KPK menilai, putusan yang dijatuhkan kepada politikus PPP tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Ketua JPU Sarjono Turin mengungkapkan, pihaknya menyatakan banding atas putusan Endin. ''Untuk putusan terdakwa lain, Dudhie cs (Dudhie Makmun Murod, Hamka Yandhu, dan Udju Djuhaeri), JPU terima,'' paparnya.
Korupsi Dana Stimulus Fiskal
Keputusan saksi kunci kasus korupsi dana stimulus fiskal, Risco Pesiwarissa, untuk membeberkan sejumlah fakta tentang suap yang melibatkan mantan atasannya, Jhonny Allen Marbun (anggota DPR dari Fraksi Demokrat), disambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga superbodi itu memutuskan untuk menyelidiki kasus dugaan suap yang terkait dengan proyek pembangunan bandara dan dermaga di kawasan Indonesia Timur tersebut dengan mengandalkan data dan informasi dari Risco.
Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka pendaftaran hari ini (25/5). Untuk menjaring calon potensial, pansel yang dipimpin Menkum dan HAM Patrialis Akbar itu mengundang pimpinan KPK untuk memberikan masukan di kantor Kemenkum dan HAM hari ini.
''Besok (hari ini, Red), KPK diundang pansel ke kantor Kemenkum HAM untuk memberikan masukan. Mereka bertemu pukul 10.00,'' ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo kemarin.
Keputusan LPSK dan Komnas HAM
Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mulai menuai simpati. Dua komisi negara menyatakan siap pasang badan menjaga jenderal bintang tiga nonjob itu. Yakni, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Skandal tiket diplomat di Kementerian Luar Negeri memasuki babak baru. Kejaksaan Agung menyatakan tengah mengusut dugaan aliran dana hasil patgulipat tiket diplomat ke bekas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan istrinya, Denok Wahyudi.
“Penyelidikan masih dilakukan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy kepada Tempo, Jumat lalu.
Sial betul jenderal polisi bintang tiga itu. Upayanya membongkar skandal di institusi kepolisian dihadang badai besar. Kalau Sri Mulyani ”dibuang” dengan bungkus puja-puji, tidak demikian dengan Susno Duadji.
Hari ini, niat membersihkan institusi kepolisian yang dicintainya dihadang ruang tahanan dingin di Markas Brimob Kelapa Dua. Ia dijadikan tersangka dan ditahan dengan tuduhan suap. Sementara skandal para jenderal yang dibongkarnya seperti tak tersentuh.
Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani melakukan terobosan dalam melaksanakan proses seleksi. Cara tradisional, menunggu orang mendaftar, harus dikombinasikan dengan ”jemput bola” bagi calon yang dinilai layak menjadi komisioner KPK.
Komisi Kejaksaan perlu dibenahi. Salah satunya diisi dengan komisioner yang bagus untuk meningkatkan kualitas komisi.
Saran itu disampaikan Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Asep Rahmat Fajar menyikapi proses seleksi calon anggota Komisi Kejaksaan periode 2010-2014 yang sedang berlangsung. ”Selain itu, sebaiknya Komisi Kejaksaan memiliki kesekjenan tersendiri, bukan pegawai kejaksaan,” ujar Asep di Jakarta, Minggu (23/5).
Dalam Komisi Kejaksaan periode 2006-2010, sebagian anggota staf sekretariatnya merupakan pegawai Kejaksaan.
