Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar menyatakan, pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait keinginan Dewan Perwakilan Rakyat agar masa jabatan pimpinan KPK hasil Pansel hanya bertugas satu tahun.
”Belum ada konfirmasi. Namun, kami akan bicarakan dari hati ke hati nanti ke DPR,” ujar Patrialis saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bisa membuka kembali penyelidikan terhadap dugaan tunggakan pajak PT Kaltim Prima Coal atau KPC senilai Rp 1,5 triliun. Pasalnya, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung terkait sengketa pajak ini belum memasuki materi perkara, yakni dugaan terjadinya kerugian negara akibat tunggakan pajak.
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, didampingi anggota majelis PK, Imam Soebechi, Senin (31/5) di Jakarta, menuturkan, alasan penolakan PK adalah kesalahan atau cacat prosedur yang dilakukan Ditjen Pajak saat memulai penyidikan.
Hakim Menolak Gugatan Praperadilan Penangkapan dan Penahanan Susno
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji akan dibidik lagi untuk dugaan pidana penerimaan gratifikasi. Polri membidik Susno setelah menetapkan Joni Situwanda sebagai tersangka dalam dugaan pemberian gratifikasi kepada Susno.
Empat mantan pejabat Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan uang polimer di Australia pada 2009 akan menyomasi Radius Christanto, pihak yang telah membeberkan adanya dugaan suap senilai 1,3 juta dollar AS terkait pengadaan uang tersebut.
Keempat mantan pejabat BI itu terdiri dari mantan Direktur Pengedaran Uang (PU) BI Herman Yoseph Susmanto, Deputi Direktur PU BI Mardiyo dan Christian Sudirjo, serta Kepala Bagian Perencanaan PU BI I Made Sudana. Mereka membuat pernyataan bersama yang dibeberkan pada pers di Jakarta, Senin (31/5).
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan tidak sekadar terpaku pada metode seleksi konvensional dalam menjaring calon-calon potensial yang berintegritas dan berkualitas, tetapi juga harus mencari terobosan baru agar calon tersebut layak memimpin KPK pada masa mendatang.
Pengacara Anggap Polri Hanya Mencari Kesalahan
Daftar perkara yang menjerat Komjen Pol Susno Duadji, tampaknya, bakal semakin panjang. Hal itu terjadi seiring dengan penetapan advokat Johnny Situwanda sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi kepada mantan Kabareskrim tersebut. Itu berarti Susno juga bisa menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Komisi Yudisial (KY), tampaknya, kesal juga dengan mangkirnya para hakim agung dari pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan. Karena itu, lembaga pimpinan Busyro Muqoddas tersebut akan melakukan pemeriksaan tanpa hakim yang bersangkutan.
"Besok (hari ini, Red) kami plenokan. Yakni, pemeriksaan tanpa kehadiran hakim yang bersangkutan atau in absentia," kata Ketua KY Busyro Muqoddas saat dihubungi di Jakarta kemarin (30/5).
TENTU kita semua masih ingat kiprah seorang perwira tinggi polisi bernama Susno Duadji beberapa waktu lalu (Kamis, 18 Maret 2010) yang telah gagah berani melapor ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Apa yang dilaporkan, secara umum, adalah hal yang berhubungan dengan mafia kasus pajak senilai Rp 24 miliar.
Sejak pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuka pada 25 Mei lalu, sudah ada 62 peminat yang mendaftar. Mayoritas berprofesi pengacara. Di luar jalur pendaftaran, terdapat beberapa nama yang diusulkan menjadi calon pimpinan KPK. Di antaranya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas.
Pemprov Jatim tak boleh berpuas diri setelah menerima penghargaan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai provinsi paling baik di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik. Justru, dengan penghargaan tersebut, Jatim harus terus mendorong perbaikan pelayanan publik. Sebab, layanan publik yang baik menjadi elemen vital pemberantasan korupsi di Indonesia.
