Dua jaksa yang terlibat penanganan perkara penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan pantas ketir-ketir. Saat ini mereka menjadi target polisi. Mabes Polri telah melayangkan surat izin penindakan kepada Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji.

''Ada surat izin untuk tindakan kepolisian pada dua jaksa berinisial Ci dan P,'' kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy kemarin (26/5). Namun, dia mengelak ketika diminta menyebutkan secara detail identitas dua jaksa yang dimaksud. ''Sekarang (izin) sedang diproses di Kejaksaan Agung,'' lanjutnya.

Komjen Pol Susno Duadji tak berhenti bermanuver meski dihadapkan beberapa kasus. Setelah meneken persetujuan untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mantan Kabareskrim itu meminta kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga independen yang lain.

Kasus korupsi tersebut merupakan masalah baru yang menyeret Susno sebagai tersangka. Menurut M. Assegaf, kuasa hukum Susno, permintaan itu dilontarkan kliennya karena tidak percaya lagi dengan penyidik Polri.

Komisi Yudisial akan meneliti putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang memenangkan PT Kaltim Prima Coal dalam sengketa pajak senilai Rp 1,5 triliun dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

”Kami akan proaktif minta salinan putusan. Selanjutnya, kami akan menganalisis sesuai koridor undang-undang,” ujar Ketua KY Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/5).

Penanganan skandal pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century masih setengah hati. Penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, dinilai lamban karena belum melaksanakan satu pun rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat terkait skandal Bank Century.

Sri Mulyani Tinggalkan Tanah Air Menuju AS

Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati kemarin (26/5) meninggalkan tanah air untuk persiapan tugas barunya sebagai managing director (direktur pelaksana) Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Mulyani sudah harus aktif di lembaga multilateral tersebut per 1 Juni nanti dan sebelumnya harus menjalani orientasi.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Susno Duadji ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2008. Saat itu, Susno menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jabar. Dengan demikian, Susno dijerat pidana dalam dua kasus oleh Mabes Polri.

Langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menarik empat penyidiknya yang diperbantukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara ini berhasil dibatalkan.

Kontrak Pencetakan Uang Pecahan Rp 100 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti informasi soal dugaan suap yang melibatkan pejabat senior Bank Indonesia (BI). Dugaan suap itu terjadi dalam kontrak pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu oleh perusahaan percetakan Australia, Securency International and Note Printing Australia (SINPA).

JPU Minta Hakim Cabut Kuasa sebagai Penasihat Hukum

Posisi Raja Bonaran Situmeang sebagai anggota tim kuasa hukum Anggodo Widjojo dipermasalahkan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam pembacaan tanggapan jaksa terhadap keberatan terdakwa kasus dugaan suap dan upaya menghalang-halangi penyidikan itu, jaksa meminta majelis hakim mencabut surat kuasa Bonaran sebagai penasihat hukum Anggodo. Alasannya, Bonaran berkedudukan sebagai saksi yang akan dihadirkan dalam sidang.

Tak Izinkan Keluar Tahanan, Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Rivalitas antara Mabes Polri dan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji semakin panas. Kali ini polisi tidak akan membiarkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada Susno.