Partai Demokrat belum memutuskan nasib As'ad.

As'ad Syam, mantan Bupati Muarojambi, Provinsi Jambi, ditangkap petugas kejaksaan pada Rabu malam lalu. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir, buron kejaksaan itu ditangkap di rumah istri keduanya di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. "As'ad ditangkap di rumah istri keduanya sekitar pukul 21.30 WIB,” ujar Babul kepada wartawan di kantornya kemarin. “Tak ada perlawanan dari yang bersangkutan.”

Dua terdakwa kasus korupsi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, I Nyoman Suteja, Direktur Executive Local Project Implementation Unit (LPIU), dan Nyoman Sangra, Bendahara LPIU, divonis 1 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah melanggar Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut Nyoman Suteja 4 tahun penjara dan Nyoman Sangra 3,5 tahun penjara.

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sarung di Depsos

Setelah berulang-ulang menjalani pemeriksaan di KPK, tersangka kasus pengadaan sarung di Depsos (sekarang Kemensos) 2006-2008 mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah akhirnya ditahan. Kemarin (5/8) Bachtiar digelandang ke Rutan Cipinang setelah menjalani pemeriksaan 5,5 jam.

Press Release

Bencana Gempa Bumi 5,9 skala Richter yang mengguncang Yogyakarta dan Klaten 27 Mei 2006 tidak hanya menimbulkan luka mendalam dalam bentuk jatuhnya korban jiwa dan harta. Belum pulih duka itu terangkat, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa justru berbuah dugaan korupsi. Para oknum birokrasi dari tingkat desa hingga Pemerintahan daerah diduga secara massal mengambil keuntungan dari program pembangunan kembali rumah penduduk yang terdampak gempa.

Polemik kasus mafia pajak Gayus Tambunan meruncing. Kali ini Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) membantah anggapan tentang adanya kesepakatan antara penyidik dan Gayus. Orang nomor satu di korps Bhayangkara itu menegaskan bahwa penyidikan tim independen yang dipimpin Irjen Mathius Salempang terhadap kasus tersebut berjalan profesional.

Laporan yang Masuk ke PPATK

Tren laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terus meningkat. Pada 2010, setiap hari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 40-45 pengaduan LTKM.

''Dalam sebulan bisa lebih dari 2.000 pengaduan transaksi mencurigakan yang kami terima,'' kata Ketua PPATK Yunus Husein ketika berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di lantai 4 Graha Pena, Surabaya, kemarin (5/8).

Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) PDI Perjuangan berakhir kemarin. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan, dalam pidato penutupannya, agar para kepala daerahnya ikut bersama-sama melawan korupsi.

''Marilah kita galang, kita buktikan, dan kita laksanakan kehidupan kepartaian dan pengelolaan pemerintahan yang bebas korupsi. Kalian sanggup?'' seru Megawati di Sentul International Convention, Jakarta, tadi malam (5/8). Pernyataan itu langsung disambut seruan kesiapan dari ribuan peserta rakornas yang hadir.

Proyek rumah aspirasi anggota DPR bakal terganjal. Sinyal akan lenyapnya proyek bernilai Rp 374 per anggota dewan itu datang dari salah sseorang pimpinan DPR, Priyo Budi Santoso. Rumah aspirasi yang sudah disahkan oleh BURT (badan urusan rumah tangga) itu dinilai memunculkan citra negatif di tengah publik.

Priyo meminta BURT meninjau ulang rumah aspirasi. ''Gagasannya bagus. Hanya, saya berpandangan tidak diperlukan rumah aspirasi jika ternyata menimbulkan polemik baru,'' kata Priyo di DPR kemarin.

Korupsi kian merajalela. Seiring berjalannya waktu, tren korupsi menunjukkan peningkatan. Sektor yang paling rentan dijadikan ajang korupsi berdasarkan riset ICW pada semester I tahun 2010 adalah keuangan daerah (Kompas, 5/7).

Press Release

Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melewati pengumuman Tahap II dan profille assesment. Berdasarkan fase yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel), maka jalan menuju kursi pimpinan KPK semakin dekat. Calon yang lulus tahap III segera akan diumumkan, mengkuti proses Wawancara, dan kemudian dua nama akan diserahkan pada Presiden RI.