Lembaga DPR yang selama ini banyak mendapat sorotan tajam dari publik, ternyata, bukan lahan korupsi terbesar di negeri ini. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua berpandangan, lembaga pemerintahan alias eksekutif justru menjadi lahan paling subur.

"Selain memang dana terbesar ada di sana, gaji mereka sebagai aparatur negara terlalu kecil,'' ujar Hehamahua dalam diskusi di Kantor Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, Jakarta, kemarin (9/8). Dia menyatakan, pendapatan resmi PNS di negeri ini masih sangat rendah untuk masa-masa seperti sekarang.

Jaksa Akan Hadirkan Pemberi Motor Harley

Pupus sudah harapan Kompol M. Arafat Enanie, terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, agar perkaranya tidak dilanjutkan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi (keberatan) penyidik kasus Gayus itu sehingga sidang harus dilanjutkan.

''Sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi," kata Haswandi, ketua majelis hakim, dalam pembacaan putusan sela kemarin (9/8).

Sidang Kasus Gayus

Nama jaksa Cirus Sinaga cs semakin santer disebut terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Tengara itu menyusul keterangan Kompol Arafat Enanie dalam persidangan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini. Majelis hakim pun didorong untuk menghadirkan Cirus dan jaksa lain yang disebut sebagai saksi.

Tengarai Rawan Penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti salah satu aturan pemerintah yang rawan korupsi. Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut mempersoalkan rumusan revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar mengungkapkan, ada beberapa poin dalam keppres tersebut yang rentan menimbulkan tindak pidana korupsi.

Salah satunya, pengertian darurat yang tercantum dalam pedoman pengadaan barang dan jasa di lembaga Negara.

Rendahnya tingkat pelaporan para pejabat BUMN (badan usaha milik negara) soal harta dan kekayaan masing-masing membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geram. Lembaga antikorupsi itu mengancam menjatuhkan sanksi tegas kepada para pejabat BUMN yang malas melaporkan dan mengirimkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Sanksi tersebut akan dijatuhkan lewat Men BUMN Mustafa Abubakar.

Monopoli penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) ternyata menarik perhatian publik di Amerika Serikat (AS). Haji sebagai bisnis pelayanan publik dengan perputaran uang terbesar disorot media AS, New York Times.

Dalam artikel di surat kabar itu, kepanitiaan haji oleh Kemenag RI dinilai rentan terhadap praktik mafia haji. Apalagi, uang jamaah yang menumpuk di rekening menteri agama mencapai Rp 21 triliun. New York Times pun menyoroti masalah pentingnya mewaspadai praktik mafia haji di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu.

ICW Juga Tolak Kandidat Polisi-Pengacara Koruptor

Dari 144 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diseleksi, kini tersisa tujuh kandidat. Setelah mengikuti tes kepribadian, mereka akan menjalani tes wawancara sekaligus penelusuran rekam jejak oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).

Mendagri Jamin Tak Ganggu Keabsahan Pemenang Pilkada

Kemendagri memastikan tetap akan melantik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka. Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pihaknya tidak akan melantik jika pemenang pemilu kepala daerah (pilkada) sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

STUDI ICW pada semester I 2010 soal penanganan kasus korupsi di berbagai daerah menunjukkan kecenderungan yang justru mengkhawatirkan. Paling tidak, ditemukan 176 kasus korupsi di berbagai daerah yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dari seluruh kasus tersebut telah ditetapkan 441 tersangka. Sementara sisi potensi kerugian negara yang timbul telah menembus angka Rp 2,1 triliun.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan 11 kriteria yang bisa dijadikan dasar bagi panitia seleksi untuk memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga pegiat antikorupsi itu menilai, dari 12 calon pemimpin KPK yang dipilih panitia seleksi, separuhnya tidak layak memimpin lembaga ini.